UPAYA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG DALAM
MEMBANGUN SISTEM PENCEGAHAN KECURANGAN
(FRAUD) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
MICHAEL GARRISON, MICHAEL GARRISON
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-05-19 03:03:04
Abstract :
UPAYA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG DALAM MEMBANGUN SISTEM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 1 Michael Garrison , Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H , Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum 1 1 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email: michael_garryson@yahoo.com ABSTRAK Program jaminan kesehatan dalam jaminan sosial nasional ditemukan berbagai permasalahan termasuk potensi kecurangan (Fraud) yang dapat menimbulkan kerugian dana jaminan sosial nasional.Demi menjaminpelaksanaanJaminanKesehatanNasional (JKN), MenteriKesehatanmengeluarkanPeraturanMenteriKesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan pada sistem Jaminan Sosial Nasional.Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional, dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS, harus membangun sistem pencegahan kecurangan JKN.Rumusan masalah : (1) Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dalam mencegah kecurangan (Fraud) dalam Jaminan Kesehatan Nasional? (2) Apa kendala Dinas Kesehatan dalam membangun sistem anti Fraud Kota Padang? Penelitian ini menggunakan pendekatanyuridissosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen dan dari hasil wawancara. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Padang dalam membangun sistem pencegah kecurangan (Fraud) melalui sosialisasi, dan bimbingan teknis terhadap puskesmas yang ada di Kota Padang. Sementara pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya terlaksana. Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan adalah belum maksimalnya program kerja dan anggaran yang belum mencukupi. Kata Kunci : Fraud, BPJS, JKN, Dinas Kesehatan
UPAYA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG DALAM MEMBANGUN SISTEM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 1 Michael Garrison , Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H , Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum 1 1 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email: michael_garryson@yahoo.com ABSTRAK Program jaminan kesehatan dalam jaminan sosial nasional ditemukan berbagai permasalahan termasuk potensi kecurangan (Fraud) yang dapat menimbulkan kerugian dana jaminan sosial nasional.Demi menjaminpelaksanaanJaminanKesehatanNasional (JKN), MenteriKesehatanmengeluarkanPeraturanMenteriKesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan pada sistem Jaminan Sosial Nasional.Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional, dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS, harus membangun sistem pencegahan kecurangan JKN.Rumusan masalah : (1) Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dalam mencegah kecurangan (Fraud) dalam Jaminan Kesehatan Nasional? (2) Apa kendala Dinas Kesehatan dalam membangun sistem anti Fraud Kota Padang? Penelitian ini menggunakan pendekatanyuridissosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen dan dari hasil wawancara. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Padang dalam membangun sistem pencegah kecurangan (Fraud) melalui sosialisasi, dan bimbingan teknis terhadap puskesmas yang ada di Kota Padang. Sementara pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya terlaksana. Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan adalah belum maksimalnya program kerja dan anggaran yang belum mencukupi. Kata Kunci : Fraud, BPJS, JKN, Dinas Kesehatan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
