PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TERHADAP KAPAL PENANGKAP
IKAN DI KOTA PARIAMAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM GERAI
PERIZINAN KAPAL PENANGKAPAN IKAN
HASIL PENGU
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
RIDO SAPUTRA, RIDO SAPUTRA
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-05-19 07:08:39
Abstract :
PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TERHADAP KAPAL PENANGKAP IKAN DI KOTA PARIAMAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM GERAI PERIZINAN KAPAL PENANGKAP IKAN HASIL PENGUKURAN ULANG Rido Saputra 1 , Nurbeti SH.MH 1 , Suamperi SH.MH 1 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email : ridosaputra519@mail.com ABSTRAK Pelaksanaan Pemberian izin kapal penangkap ikan di Kota Pariaman memiliki beberapa kendala sehingga ada beberapa kapal penangkapan ikan yang belum memiliki izin. Prosedur dan persyaratan yang rumit menyebabkan kurangnya minat nelayan dalam pengurusan perizinan kapal.Hal ini disebabkan karena berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :1) Bagaimanakah Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dalam pelaksanaan pemberian izin terhadap kapal penangkapan ikan? 2) Apa sajakah kendalakendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dalam pelaksanaan izin terhadap kapal penangkapan ikan? 3) Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dalam pelaksanaan pemberian izin terhadap kapal penangkapan ikan?Metode penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis.Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen.Analisis yang digunakan dengan Kualitatif. Hasil penelitian adalah : 1) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan atau menolak izin kapal perikanan karena kewenangannya ditarik oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatra Barat dan dilaksanakan oleh (UPT PTSP). 2)Keterbatasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dalam mengeluarkan Surat Izin Kapal terkait dengan pemindahan wewenang pemberian izin kapal oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Barat. 3) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman mengajukan usulan agar proses perizinan kapal perikanan dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Pariaman dibawah kendali Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatra Barat untuk mempercepat proses pelayanan perizinan kapalperikanan dan efensiensi waktu. Kata unci : Izin kapal, nelayan,DKP
PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TERHADAP KAPAL PENANGKAP IKAN DI KOTA PARIAMAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM GERAI PERIZINAN KAPAL PENANGKAP IKAN HASIL PENGUKURAN ULANG Rido Saputra 1 , Nurbeti SH.MH 1 , Suamperi SH.MH 1 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email : ridosaputra519@mail.com ABSTRAK Pelaksanaan Pemberian izin kapal penangkap ikan di Kota Pariaman memiliki beberapa kendala sehingga ada beberapa kapal penangkapan ikan yang belum memiliki izin. Prosedur dan persyaratan yang rumit menyebabkan kurangnya minat nelayan dalam pengurusan perizinan kapal.Hal ini disebabkan karena berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :1) Bagaimanakah Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dalam pelaksanaan pemberian izin terhadap kapal penangkapan ikan? 2) Apa sajakah kendalakendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dalam pelaksanaan izin terhadap kapal penangkapan ikan? 3) Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dalam pelaksanaan pemberian izin terhadap kapal penangkapan ikan?Metode penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis.Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen.Analisis yang digunakan dengan Kualitatif. Hasil penelitian adalah : 1) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan atau menolak izin kapal perikanan karena kewenangannya ditarik oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatra Barat dan dilaksanakan oleh (UPT PTSP). 2)Keterbatasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman dalam mengeluarkan Surat Izin Kapal terkait dengan pemindahan wewenang pemberian izin kapal oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Barat. 3) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman mengajukan usulan agar proses perizinan kapal perikanan dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Pariaman dibawah kendali Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatra Barat untuk mempercepat proses pelayanan perizinan kapalperikanan dan efensiensi waktu. Kata unci : Izin kapal, nelayan,DKP
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
