KAJIAN YURIDIS PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
SUCI SOFIANI, SUCI SOFIANI
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-05-19 07:12:06
Abstract :
KAJIAN YURIDIS PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Suci Sofiani, 1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Dr.Sanidjar Pebrihariati R, SH,MH 1 , Suamperi SH,MH 1 E-mail : sucisofiani94@gmail.com 1 ABSTRAK Pembubaran ormas merupakan suatu proses,cara, untuk membubarkan suatu Organisasi oleh Pemerintah yang dianggap telah menyimpang dari ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Seperti kasus Ormas dalam bidang Keagamaan, contohnya kasus Hizbut Tahrir Indonesia adalah Organisasi Politik yang menganggap ideologinya sebagai ideologi islam, dimana ormas tersebut telah melanggar pancasila dan ideologi Bangsa, dan Ormas tersebut telah dianggap menambah kepercayaan umat islam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan Masalah 1). Bagaimana Implikasi dari Pembubaran Organisasi Masyarakat 2). Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi menurut Peraturan Perundang-Undangan dalam pembubaran Organisasi Masyarakat di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hirearki. Hasil penelitian yang di dapatkan terdiri dari 1)dampak pembubaran Terjadinya aksi pembersihan yang mendiskriminasi dan melanggar hak untuk berserikat dan kebebasan berekspresi. 2) Akibat dari pembubaran ormas ini adalah hilangnya suatu jaminan dasar bagi kebebasan ormas tersebut untuk malakukan suatu kegiatan, seperti pencabutan izin yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga ormas tersebut tidak aktif lagi dan kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh ormas tersebut tidak diakui lagi oleh pemerintah. Kata kunci : Yuridis, pembubaran, Organisasi kemasyarakatan.
KAJIAN YURIDIS PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Suci Sofiani, 1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Dr.Sanidjar Pebrihariati R, SH,MH 1 , Suamperi SH,MH 1 E-mail : sucisofiani94@gmail.com 1 ABSTRAK Pembubaran ormas merupakan suatu proses,cara, untuk membubarkan suatu Organisasi oleh Pemerintah yang dianggap telah menyimpang dari ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Seperti kasus Ormas dalam bidang Keagamaan, contohnya kasus Hizbut Tahrir Indonesia adalah Organisasi Politik yang menganggap ideologinya sebagai ideologi islam, dimana ormas tersebut telah melanggar pancasila dan ideologi Bangsa, dan Ormas tersebut telah dianggap menambah kepercayaan umat islam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan Masalah 1). Bagaimana Implikasi dari Pembubaran Organisasi Masyarakat 2). Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi menurut Peraturan Perundang-Undangan dalam pembubaran Organisasi Masyarakat di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hirearki. Hasil penelitian yang di dapatkan terdiri dari 1)dampak pembubaran Terjadinya aksi pembersihan yang mendiskriminasi dan melanggar hak untuk berserikat dan kebebasan berekspresi. 2) Akibat dari pembubaran ormas ini adalah hilangnya suatu jaminan dasar bagi kebebasan ormas tersebut untuk malakukan suatu kegiatan, seperti pencabutan izin yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga ormas tersebut tidak aktif lagi dan kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh ormas tersebut tidak diakui lagi oleh pemerintah. Kata kunci : Yuridis, pembubaran, Organisasi kemasyarakatan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
