EKSISTENSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DALAM PEMBERIAN
PERIZINAN APOTEK MENURUT PERMENKES NOMOR
9 TAHUN 2017 TENTANG APOTEK DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
MARTHA ANGGIT, MARTHA ANGGIT
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-07-21 01:41:24
Abstract :
EKSISTENSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DALAM PEMBERIAN PERIZINAN APOTEK MENURUT PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG APOTEK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN 1 Martha Anggit , DR. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H. , Suamperi, S.H., M.H. 1 1 1Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email : anggit_marta@yahoo.com ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada (DPMPPTSP) belum terealisasi dengan baik. Rumusan Masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian izin mendirikan apotek oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pesisir Selatan? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu di Kabupaten Pesisir Selatan? 3) Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu di Kabupaten Pesisir Selatan?Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis, dengan Mendapatkan Data dari hasil studi dokumen dan wawancara, serta teknik analisa data dilakukan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan bukan rangkain angkaangka statistik. Hasil Penelitian adalah : 1) Pelaksanaan pemberian izin mendirikan apotek oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berlansung lama dan dipersulit. 2) Kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam pengurusan izin apotek adalah masyarakat kurang kritis terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta kurangnya pengetahuan staf kepegawaian tentang aturan di bidang pelayanan perizinan. 3) Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut adalah berupa sosialisasi dengan memberikan pelayanan yang prima. Kata kunci : Eksistensi, Perizinan, Apotek
EKSISTENSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DALAM PEMBERIAN PERIZINAN APOTEK MENURUT PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG APOTEK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN 1 Martha Anggit , DR. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H. , Suamperi, S.H., M.H. 1 1 1Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email : anggit_marta@yahoo.com ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada (DPMPPTSP) belum terealisasi dengan baik. Rumusan Masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian izin mendirikan apotek oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pesisir Selatan? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu di Kabupaten Pesisir Selatan? 3) Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu di Kabupaten Pesisir Selatan?Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis, dengan Mendapatkan Data dari hasil studi dokumen dan wawancara, serta teknik analisa data dilakukan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan bukan rangkain angkaangka statistik. Hasil Penelitian adalah : 1) Pelaksanaan pemberian izin mendirikan apotek oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berlansung lama dan dipersulit. 2) Kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam pengurusan izin apotek adalah masyarakat kurang kritis terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta kurangnya pengetahuan staf kepegawaian tentang aturan di bidang pelayanan perizinan. 3) Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut adalah berupa sosialisasi dengan memberikan pelayanan yang prima. Kata kunci : Eksistensi, Perizinan, Apotek
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
