TINJAUAN YURIDIS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI TERHADAP FUNGSINYA (KPK)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
MUKSIN, MUKSIN
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-07-21 01:42:44
Abstract :
TINJAUAN YURIDIS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP FUNGSINYA (KPK) Muksin 1 1 , Nurbeti, SH.,MH , Drs. Suparman Khan, M.Hum 1 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta email : muksin12cw@gmail.com ABSTRAK Pengaturan mengenai Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Hak Angket digunakan dengan tujuan untuk melakukan penyelidikan apakah terjadi pertentangan dengan Undang-Undang. Namun dalam kasus E-KTP ditujukan untuk pelemahan KPK. Rumusan Masalah: 1). Apa yang melatar belakangi penggunaan hak angket DPR terhadap KPK. 2). Bagaimana penggunaan Hak Angket DPR terhadap KPK. Metode penelitian yang digunakan metode Yuridis Normatif, atau penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Teknik penelitian yang digunakan adalah Studi Dokumen atau Buku-buku yang relevan. Sementara alat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan teori yang mendukung adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh : 1). Ketika hak angket dipilih maka konsekuensi yang harus dipenuhi adalah pengawalan kasus yang sedang diselidiki secara total hingga memberantas dan menyelesaikan masalah tersebut hingga menjadi jalan untuk selesainya. 2). Dalam penggunaan hak angket DPR kepada KPK lebih banyak permasalahan dan kompleks. Hal ini dikarenakan timbulnya era reformasi yang lepas dari rezim otoriter . Kata Kunci: Hak Angket, Dewan Perwakilan Rakyat, KPK
TINJAUAN YURIDIS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP FUNGSINYA (KPK) Muksin 1 1 , Nurbeti, SH.,MH , Drs. Suparman Khan, M.Hum 1 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta email : muksin12cw@gmail.com ABSTRAK Pengaturan mengenai Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Hak Angket digunakan dengan tujuan untuk melakukan penyelidikan apakah terjadi pertentangan dengan Undang-Undang. Namun dalam kasus E-KTP ditujukan untuk pelemahan KPK. Rumusan Masalah: 1). Apa yang melatar belakangi penggunaan hak angket DPR terhadap KPK. 2). Bagaimana penggunaan Hak Angket DPR terhadap KPK. Metode penelitian yang digunakan metode Yuridis Normatif, atau penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Teknik penelitian yang digunakan adalah Studi Dokumen atau Buku-buku yang relevan. Sementara alat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan teori yang mendukung adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh : 1). Ketika hak angket dipilih maka konsekuensi yang harus dipenuhi adalah pengawalan kasus yang sedang diselidiki secara total hingga memberantas dan menyelesaikan masalah tersebut hingga menjadi jalan untuk selesainya. 2). Dalam penggunaan hak angket DPR kepada KPK lebih banyak permasalahan dan kompleks. Hal ini dikarenakan timbulnya era reformasi yang lepas dari rezim otoriter . Kata Kunci: Hak Angket, Dewan Perwakilan Rakyat, KPK
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
