FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PADANG DALAM PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
NOVI TRIANDI, NOVI TRIANDI
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-07-21 01:55:52
Abstract :
FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG DALAM PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Novi Triandi 1 1 , Nurbeti S.H.,M.H 1 , Suamperi S.H.,M.H 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail : novi_triandi@yahoo.co.id ABSTRAK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah disamping Kepala Daerah. Sebagai legislatif daerah, DPRD mempunyai peran dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah. Sebagaimana fungsi dari pada DPRD yang tercantum dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu, fungsi legislasi, dan anggaran serta pengawasan. Pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kota Padang mengusulkan rancangan perda sebanyak 48 ranperda dalam bentuk Program Legislasi Daerah. Rumusan Masalah: 1). Bagaimanakah pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Padang dalam Pembentukan Peraturan Daerah, 2). Apa sajakah penyebab yang mempengaruhi fungsi legislasi DPRD Kota Padang dalam pembentukan Peraturan Daerah, 3). Upaya DPRD Kota Padang dalam mengoptimalkan fungsi legislasi dalam pembentukan Peraturan Daerah. Penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke kantor DPRD Kota Padang dengan cara wawancara untuk mendapatkan data primer. Hasil penelitian 1). Pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Kota Padang sejauh ini telah melaksanakan fungsi legislasi nya itu dalam bentuk Program Legislasi Daerah sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang., 2). Penyebab yang memengaruhi fungsi legislasi DPRD Kota Padang dalam Pembentukan Peraturan Daerah adalah yang Pertama kurangnya kedisiplinan anggota DPRD dalam menghadiri sidang paripurna. Kedua lamban dalam menerbitkan persiapan dokumen awal atau naskah akademik. Ketiga proses atau prosedur yang panjang dalam menetapkan Peraturan Daerah. 3). Upaya DPRD dalam mengoptimalkan fungsi legislasi dalam pembentukan Peraturan Daerah yaitu melalui upaya umum dan upaya khusus. Kata kunci: Fungsi Legislasi, DPRD, Peraturan Daerah
FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG DALAM PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Novi Triandi 1 1 , Nurbeti S.H.,M.H 1 , Suamperi S.H.,M.H 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail : novi_triandi@yahoo.co.id ABSTRAK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah disamping Kepala Daerah. Sebagai legislatif daerah, DPRD mempunyai peran dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah. Sebagaimana fungsi dari pada DPRD yang tercantum dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu, fungsi legislasi, dan anggaran serta pengawasan. Pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kota Padang mengusulkan rancangan perda sebanyak 48 ranperda dalam bentuk Program Legislasi Daerah. Rumusan Masalah: 1). Bagaimanakah pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Padang dalam Pembentukan Peraturan Daerah, 2). Apa sajakah penyebab yang mempengaruhi fungsi legislasi DPRD Kota Padang dalam pembentukan Peraturan Daerah, 3). Upaya DPRD Kota Padang dalam mengoptimalkan fungsi legislasi dalam pembentukan Peraturan Daerah. Penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke kantor DPRD Kota Padang dengan cara wawancara untuk mendapatkan data primer. Hasil penelitian 1). Pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Kota Padang sejauh ini telah melaksanakan fungsi legislasi nya itu dalam bentuk Program Legislasi Daerah sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang., 2). Penyebab yang memengaruhi fungsi legislasi DPRD Kota Padang dalam Pembentukan Peraturan Daerah adalah yang Pertama kurangnya kedisiplinan anggota DPRD dalam menghadiri sidang paripurna. Kedua lamban dalam menerbitkan persiapan dokumen awal atau naskah akademik. Ketiga proses atau prosedur yang panjang dalam menetapkan Peraturan Daerah. 3). Upaya DPRD dalam mengoptimalkan fungsi legislasi dalam pembentukan Peraturan Daerah yaitu melalui upaya umum dan upaya khusus. Kata kunci: Fungsi Legislasi, DPRD, Peraturan Daerah
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
