PENGAWASAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI KOTO RANTANG
KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
Yulianti, Yulianti
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-07-25 07:15:39
Abstract :
PENGAWASAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI KOTO RANTANG KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM Yulianti 1 1 , Nurbeti, S.H., M.H. , Suamperi, S.H., M.H. 1 1 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email : Antiyuli76@gmail.com ABSTRAK Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adanya anggaran dana desa yang akan diberikan untuk tiap-tiap desa yang diperuntukan untuk masyarakat, dana desa yang diperoleh dari APBN sekitar 1,4 milyar hingga 800 juta untuk tiap-tiap desa, namun di Nagari Koto Rantang dana desa diperoleh sekitar Rp. 850.150.718,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah) sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya dan dipergunakan untuk kegiatan yang diprioritaskan. Rumusan Masalah yaitu: 1) bagaimanakah mekanisme pengawasan dana desa di Nagari Koto Rantang, 2) Kendala-kendala apakah yang timbul pada pengawasan dana desa di Nagari Koto Rantang, 3) Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendalakendala dalam penggawasan dana desa di Nagari Koto Rantang. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu dengan cara studi dokumen dan wawancara, serta teknik analisa data dilakukan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan bukan rangkain angkaangka statistik. Dalam hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa: 1) Mekanisme pengawasan dana desa dilakukan langsung oleh BAMUS sampai selesainya program pelaksanaan dana desa. 2) Kendala-kendala yang timbul dalam mekanisme pengawasan yaitu secara eksternal dan internal 3) Upaya dilakukan untuk memaksimalkan program agar dana desa dapat digunakan atau diperuntukan untuk masyarakat. Kata kunci : Pengawasan, Dana desa, Pembangunan
PENGAWASAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI KOTO RANTANG KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM Yulianti 1 1 , Nurbeti, S.H., M.H. , Suamperi, S.H., M.H. 1 1 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email : Antiyuli76@gmail.com ABSTRAK Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adanya anggaran dana desa yang akan diberikan untuk tiap-tiap desa yang diperuntukan untuk masyarakat, dana desa yang diperoleh dari APBN sekitar 1,4 milyar hingga 800 juta untuk tiap-tiap desa, namun di Nagari Koto Rantang dana desa diperoleh sekitar Rp. 850.150.718,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah) sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya dan dipergunakan untuk kegiatan yang diprioritaskan. Rumusan Masalah yaitu: 1) bagaimanakah mekanisme pengawasan dana desa di Nagari Koto Rantang, 2) Kendala-kendala apakah yang timbul pada pengawasan dana desa di Nagari Koto Rantang, 3) Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendalakendala dalam penggawasan dana desa di Nagari Koto Rantang. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu dengan cara studi dokumen dan wawancara, serta teknik analisa data dilakukan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan bukan rangkain angkaangka statistik. Dalam hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa: 1) Mekanisme pengawasan dana desa dilakukan langsung oleh BAMUS sampai selesainya program pelaksanaan dana desa. 2) Kendala-kendala yang timbul dalam mekanisme pengawasan yaitu secara eksternal dan internal 3) Upaya dilakukan untuk memaksimalkan program agar dana desa dapat digunakan atau diperuntukan untuk masyarakat. Kata kunci : Pengawasan, Dana desa, Pembangunan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
