PERANAN BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DANLAUT PADANG DALAM MEMBERANTAS PERNIAGAAN PENYUYANG DILINDUNGI DI SUMATERA BARAT
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
DHARMA HIDAYATULLAH, DHARMA HIDAYATULLAH
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-08-02 02:26:24
Abstract :
PERANAN BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUTPADANG DALAM MEMBERANTAS PERNIAGAAN PENYU YANG DILINDUNGI DI SUMATERA BARAT Dharma hidayatullah 1 2 , Fitriati 1 , Yetisma Saini , 1 Program StudiIlmuHukum, FakultasHukum, Universitas Bung Hatta 2 Program StudiIlmuHukum, FakultasHukum, UniversitasEkasakti e-mail : dharmahidayaat14@gmail.com ABSTRAK Tindak pidana memperniagakan penyu yang dilindungi diatur dalam UndangundangNomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) huruf b dan Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 40 ayat (2)Seoranag Yef melakukan memperniagakan telur penyu di Kelurahan Berok Nipah. Petugas BPSPL padang melakukan tindak penangkapan terhadap Yef bekerja sama dengan Polresta padang melakukan penangkapan terhadap pelaku Yef Padang, Senin 18 Januari 2016. Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah peran Balai Penggelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Padang dalam memberantas perniagaan penyu yang di lindungi di Sumatera Barat (2) Hambatanhambatan apa sajakah yang ditemui oleh Balai Penggelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Padang dalam pemberantasan penyu yang dilindungi di Sumatera Barat . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber datanya adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Peranan BPSPL dalam memberantasan penyu yang dilindungi BPSPL telah melakukan : a. Pengawasan b.petugas razia c. Pelestarian dan edukasi konservasi (2) Hambatan yang ditemui oleh pihak BPSPL yaitu menemukan : a. Mengusut siapa yang mengedar telur tersebut b. Faktor gender c. Dalam hal memberantas pedagang telur penyu d. Dalam hal memutus mata rantai perdagangan telur penyu. Kata Kunci : Peranan BPSPL, Perniagaan, Penyu, Dilindungi.
PERANAN BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUTPADANG DALAM MEMBERANTAS PERNIAGAAN PENYU YANG DILINDUNGI DI SUMATERA BARAT Dharma hidayatullah 1 2 , Fitriati 1 , Yetisma Saini , 1 Program StudiIlmuHukum, FakultasHukum, Universitas Bung Hatta 2 Program StudiIlmuHukum, FakultasHukum, UniversitasEkasakti e-mail : dharmahidayaat14@gmail.com ABSTRAK Tindak pidana memperniagakan penyu yang dilindungi diatur dalam UndangundangNomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) huruf b dan Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 40 ayat (2)Seoranag Yef melakukan memperniagakan telur penyu di Kelurahan Berok Nipah. Petugas BPSPL padang melakukan tindak penangkapan terhadap Yef bekerja sama dengan Polresta padang melakukan penangkapan terhadap pelaku Yef Padang, Senin 18 Januari 2016. Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah peran Balai Penggelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Padang dalam memberantas perniagaan penyu yang di lindungi di Sumatera Barat (2) Hambatanhambatan apa sajakah yang ditemui oleh Balai Penggelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Padang dalam pemberantasan penyu yang dilindungi di Sumatera Barat . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber datanya adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Peranan BPSPL dalam memberantasan penyu yang dilindungi BPSPL telah melakukan : a. Pengawasan b.petugas razia c. Pelestarian dan edukasi konservasi (2) Hambatan yang ditemui oleh pihak BPSPL yaitu menemukan : a. Mengusut siapa yang mengedar telur tersebut b. Faktor gender c. Dalam hal memberantas pedagang telur penyu d. Dalam hal memutus mata rantai perdagangan telur penyu. Kata Kunci : Peranan BPSPL, Perniagaan, Penyu, Dilindungi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
