PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Pauh)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
DWI AGUSTIA FAJARWATI, DWI AGUSTIA FAJARWATI
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-08-03 03:42:01
Abstract :
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi kasus di wilayah hukum Polsek Pauh) 1 Dwi Agustia Fajarwati, 1 1 Uning Pratimaratri, Syafridatati, 1 Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Email : fajarwatidwiagustia@gmail.com ABSTRAK Anak adalah generasi penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksitensi suatu bangsa dan negara. Anak sangat mudah untuk menjadi korban tindak pidana. Pengaturan tentang perlindungan hukum yang menjadi korban tindak pidana pencabulan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diperbaruhi lagi ke Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, seperti kasus yang terjadi disalah satu sekolah dasar di kecamatan Pauh yaitu seorang guru yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap beberapa murid, rumusan masalahan dalam penelitian yaitu : 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum oleh Polsek Pauh terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan? 2) Apakah hambatan yang ditemui Polsek Pauh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencaubulan? Metode penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, Sumber data , data primer, data skunder, dengan teknik pengumpulan data wawancara, studi dokumen. Hasil simpulan penelitian: 1) bentuk-betuk perlindungan hukum oleh Polsek Pauh terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan adalah a) melakukan perlidungan sementara seperti: memeriksa saksi, melakukan visum, mencari barang bukti, melakukan konseling, melakukan penangkapan, b) menahan pelaku, c) upaya rehabilitasi, d) perlindungan pada identitas korban, e) menyediakan pendamping, f) melimpahkan perkara kepada kejaksaan. 2) Hambatan yang ditemui oleh Polsek Pauh yaitu: a) Sulit mendapatkan keterangan dari saksi, b) Sulit mengumpulkan bukti-bukti pemulaan yang cukup, c) Keluarga korban malu, d) Tidak adanya unit PPA, e) Sumber Daya Manusia Kata Kunci : Anak, Perlindungan Hukum, Korban, Pencabulan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi kasus di wilayah hukum Polsek Pauh) 1 Dwi Agustia Fajarwati, 1 1 Uning Pratimaratri, Syafridatati, 1 Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Email : fajarwatidwiagustia@gmail.com ABSTRAK Anak adalah generasi penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksitensi suatu bangsa dan negara. Anak sangat mudah untuk menjadi korban tindak pidana. Pengaturan tentang perlindungan hukum yang menjadi korban tindak pidana pencabulan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diperbaruhi lagi ke Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, seperti kasus yang terjadi disalah satu sekolah dasar di kecamatan Pauh yaitu seorang guru yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap beberapa murid, rumusan masalahan dalam penelitian yaitu : 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum oleh Polsek Pauh terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan? 2) Apakah hambatan yang ditemui Polsek Pauh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencaubulan? Metode penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, Sumber data , data primer, data skunder, dengan teknik pengumpulan data wawancara, studi dokumen. Hasil simpulan penelitian: 1) bentuk-betuk perlindungan hukum oleh Polsek Pauh terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan adalah a) melakukan perlidungan sementara seperti: memeriksa saksi, melakukan visum, mencari barang bukti, melakukan konseling, melakukan penangkapan, b) menahan pelaku, c) upaya rehabilitasi, d) perlindungan pada identitas korban, e) menyediakan pendamping, f) melimpahkan perkara kepada kejaksaan. 2) Hambatan yang ditemui oleh Polsek Pauh yaitu: a) Sulit mendapatkan keterangan dari saksi, b) Sulit mengumpulkan bukti-bukti pemulaan yang cukup, c) Keluarga korban malu, d) Tidak adanya unit PPA, e) Sumber Daya Manusia Kata Kunci : Anak, Perlindungan Hukum, Korban, Pencabulan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
