PELAKSANAAN TUNTUTAN OLEH ODITUR MILITER TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA
(STUDI KASUS: PENGADILAN MILITER 1-03 PADANG)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
EGA RAHMAYANDI, EGA RAHMAYANDI
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-08-03 03:45:34
Abstract :
?PELAKSANAAN TUNTUTAN OLEH ODITUR MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS: PENGADILAN MILITER 1-03 PADANG )? Ega Rahmayandi 1 , Uning Pratimaratri 1 1 , Yetisma Saini 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email: eggaary@gmail.com ABSTRAK Oditurat Militer merupakan badan peradilan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan, berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Salah satu pelanggaran disiplin militer yang dilakukan oleh prajurit TNI ialah perbuatan asusila yang dilakukan terhadap seorang gadis. Permasalahan yang diteliti yaitu 1) Bagaimanakah pelaksanaan penuntutan oleh Oditur terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer 1-03 Padang, 2)Apakah ada hambatan yang ditemukan oleh Oditur Militer dalam penuntutan tindak pidana pencabulan yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer 1-03 Padang? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan studi dokumen. data di analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Pelaksanaan Penuntutan dapat diadili di Pengadilan Militer harus ada surat keputusan dari Papera, maka Oditur Militer selaku Penuntut Umum menuntut para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, 2) Hambatan-hambatan yang ditemukan Oditur Militer yaitu tidak adanya kecocokan antara keterangan terdakwa dan para saksi dan penyidik Polisi Militer pada saat menyerahkan berkas perkara tidak disertai dengan barang bukti kejahatan. Kata Kunci : Pelaksanaan, Tuntutan, Tindak Pidana, Oditurat Militer
?PELAKSANAAN TUNTUTAN OLEH ODITUR MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS: PENGADILAN MILITER 1-03 PADANG )? Ega Rahmayandi 1 , Uning Pratimaratri 1 1 , Yetisma Saini 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email: eggaary@gmail.com ABSTRAK Oditurat Militer merupakan badan peradilan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan, berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Salah satu pelanggaran disiplin militer yang dilakukan oleh prajurit TNI ialah perbuatan asusila yang dilakukan terhadap seorang gadis. Permasalahan yang diteliti yaitu 1) Bagaimanakah pelaksanaan penuntutan oleh Oditur terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer 1-03 Padang, 2)Apakah ada hambatan yang ditemukan oleh Oditur Militer dalam penuntutan tindak pidana pencabulan yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer 1-03 Padang? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan studi dokumen. data di analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Pelaksanaan Penuntutan dapat diadili di Pengadilan Militer harus ada surat keputusan dari Papera, maka Oditur Militer selaku Penuntut Umum menuntut para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, 2) Hambatan-hambatan yang ditemukan Oditur Militer yaitu tidak adanya kecocokan antara keterangan terdakwa dan para saksi dan penyidik Polisi Militer pada saat menyerahkan berkas perkara tidak disertai dengan barang bukti kejahatan. Kata Kunci : Pelaksanaan, Tuntutan, Tindak Pidana, Oditurat Militer
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
