PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA BARAT TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
BESI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
FACHRUL ROZY, FACHRUL ROZY
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-08-03 03:48:25
Abstract :
Pelaksanaan Penyidikan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap Tindak Pidana Perdagangan Besi yang tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia Fachrul Rozy 1 1 , Yetisma Saini 2 , Rianda Seprasia 1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta 2 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Dosen Luar Biasa Universitas Bung Hatta Email :rozyfachrul08@gmail.com ABSTRAK Kepolisian sebagai aparat penegak hukum berwenang melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Tindak pidana perdagangan yang telah terjadi seperti pelaku usaha yang memperdagangkan besi yang tidak memenuhi SNI di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana perdagangan besi yang tidak memenuhi SNI? 2) Apakah kendala-kendala yang ditemukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan besi yang tidak memenuhi SNI? Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan studi dokumen dan data analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Penyidikan dilakukan dengan mengumpulkan minimal 2 alat bukti, melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka serta menguji barang bukti besi ke pengujian barang bukti dan ahli (baristand). 2) Kendala- kendala yang ditemui oleh penyidik yaitu kendala teknis, yaitu tempat pengujian barang bukti yang jauh memakan waktu lama dan biaya besar. Kendala non teknis adanya intervensi dari pihak ketiga. Kata Kunci: pelaksanaan, penyidikan, tindak pidana, SNI
Pelaksanaan Penyidikan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap Tindak Pidana Perdagangan Besi yang tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia Fachrul Rozy 1 1 , Yetisma Saini 2 , Rianda Seprasia 1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta 2 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Dosen Luar Biasa Universitas Bung Hatta Email :rozyfachrul08@gmail.com ABSTRAK Kepolisian sebagai aparat penegak hukum berwenang melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Tindak pidana perdagangan yang telah terjadi seperti pelaku usaha yang memperdagangkan besi yang tidak memenuhi SNI di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana perdagangan besi yang tidak memenuhi SNI? 2) Apakah kendala-kendala yang ditemukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan besi yang tidak memenuhi SNI? Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan studi dokumen dan data analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Penyidikan dilakukan dengan mengumpulkan minimal 2 alat bukti, melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka serta menguji barang bukti besi ke pengujian barang bukti dan ahli (baristand). 2) Kendala- kendala yang ditemui oleh penyidik yaitu kendala teknis, yaitu tempat pengujian barang bukti yang jauh memakan waktu lama dan biaya besar. Kendala non teknis adanya intervensi dari pihak ketiga. Kata Kunci: pelaksanaan, penyidikan, tindak pidana, SNI
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
