PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA HATE SPEECH(UJARAN KEBENCIAN)
( STUDI PERKARA POLRES PADANG PARIAMAN )
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
MUHAMAD AL HAFIDZ, MUHAMAD AL HAFIDZ
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-08-03 06:34:19
Abstract :
PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) (Studi Perkara Polres Padang Pariaman) Muhammad Al Hafidz 1 1 , Syafridatati 2 , Rianda Sepriasa 1. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta 2. Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa, Universitas BungHatta Email : malhafidz34@gmail.com ABSTRAK Ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan yang semuanya telah diatur pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Surat Edaran nomor: SE/6/X/2015 seperti yang terjadi di Kota Padang Pariaman dimana seorang dokter yang telah melakukan ujaran kebencian melalui media sosial. Rumusan masalah. (1) Bagaimanakah penegakan hukum oleh penyidik Polres Padang Pariaman terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian (hate speech)? (2) Apa kendala-kendala penyidik Polres Padang Pariaman dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian (hate speech)? penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, . sumber adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) penegakan hukum oleh penyidik Polres Padang Pariaman terhadap pelaku ujaran kebencian (hate speech) dengan 2 upaya yaitu preventif menambah penyidik yang mempunyai kemampuan ilmu cyber crime, kerjasama dan koordinasi dengan Polda Sumbar dan Mabes Polri, dan sosialisasi. Upaya represif adalah penangkapan, penindakan, dan penahanan. (2) Kendala- kendala yang dihadapi penyidik Polres Padang Pariaman yaitu perangkat belum memadai, terbatasnya kemampuan penyidik, sulit membuktikan kejahatan, kurang lengkapnya laboratorium cyber forensic. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penyidik , Tindak Pidana, Ujaran Kebencian
PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) (Studi Perkara Polres Padang Pariaman) Muhammad Al Hafidz 1 1 , Syafridatati 2 , Rianda Sepriasa 1. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta 2. Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa, Universitas BungHatta Email : malhafidz34@gmail.com ABSTRAK Ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan yang semuanya telah diatur pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Surat Edaran nomor: SE/6/X/2015 seperti yang terjadi di Kota Padang Pariaman dimana seorang dokter yang telah melakukan ujaran kebencian melalui media sosial. Rumusan masalah. (1) Bagaimanakah penegakan hukum oleh penyidik Polres Padang Pariaman terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian (hate speech)? (2) Apa kendala-kendala penyidik Polres Padang Pariaman dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian (hate speech)? penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, . sumber adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) penegakan hukum oleh penyidik Polres Padang Pariaman terhadap pelaku ujaran kebencian (hate speech) dengan 2 upaya yaitu preventif menambah penyidik yang mempunyai kemampuan ilmu cyber crime, kerjasama dan koordinasi dengan Polda Sumbar dan Mabes Polri, dan sosialisasi. Upaya represif adalah penangkapan, penindakan, dan penahanan. (2) Kendala- kendala yang dihadapi penyidik Polres Padang Pariaman yaitu perangkat belum memadai, terbatasnya kemampuan penyidik, sulit membuktikan kejahatan, kurang lengkapnya laboratorium cyber forensic. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penyidik , Tindak Pidana, Ujaran Kebencian
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
