PENEGAKAN HUKUM OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KERUSAKAN HUTAN MANGROVE DI KAWASAN MANDEH
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
IRFANNUR RIZAL, IRFANNUR RIZAL
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-08-07 01:32:13
Abstract :
PENEGAKAN HUKUM OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN TERHADAP TINDAK PIDANA KERUSAKAN HUTAN MANGROVE DI KAWASAN MANDEH Irfannur Rizal 1 1 , Uning Pratimaratri 1 , Syafridatati , 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta e-mail : irizal719@gmail.com ABSTRAK Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau. Hutan Mangrove dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Tindak pidana pengrusakan terhadap hutan mangrove diatur dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 Pasal 73 huruf (b) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Akibat pengembangan pariwisata di kawasan Mandeh terjadi pengrusakan hutan mangrove. Jumlah hutan mangrove yang tersisa di Sungai Nyalo Mudik Aia yang berada di kawasan Mandeh lebih kurang 1.230M3. Rumusan Masalah (1)Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove di kawasan mandeh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan?(2)Apakah kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove di kawasan Mandeh? Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa:(1)Penegakan hukum Dinas Lingkungan Hidup terhadap kerusakan hutan mangrove di Pesisir Selatan melakukan Pengawasan, melakukan mediasi, menjatuhkan sanksi administrasi. (2)Dinas Lingkungan Hidup mengalami beberapa kendala, antara lain: a. kurangnya sumber daya manusia, seperti tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil b. kurangnya sarana prasarana c. jumlah anggaran untuk penegakan hukum terbatas. d. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sangat rendah. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kerusakan, Hutan Mangrove, Mandeh
PENEGAKAN HUKUM OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN TERHADAP TINDAK PIDANA KERUSAKAN HUTAN MANGROVE DI KAWASAN MANDEH Irfannur Rizal 1 1 , Uning Pratimaratri 1 , Syafridatati , 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta e-mail : irizal719@gmail.com ABSTRAK Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau. Hutan Mangrove dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Tindak pidana pengrusakan terhadap hutan mangrove diatur dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 Pasal 73 huruf (b) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Akibat pengembangan pariwisata di kawasan Mandeh terjadi pengrusakan hutan mangrove. Jumlah hutan mangrove yang tersisa di Sungai Nyalo Mudik Aia yang berada di kawasan Mandeh lebih kurang 1.230M3. Rumusan Masalah (1)Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove di kawasan mandeh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan?(2)Apakah kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove di kawasan Mandeh? Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa:(1)Penegakan hukum Dinas Lingkungan Hidup terhadap kerusakan hutan mangrove di Pesisir Selatan melakukan Pengawasan, melakukan mediasi, menjatuhkan sanksi administrasi. (2)Dinas Lingkungan Hidup mengalami beberapa kendala, antara lain: a. kurangnya sumber daya manusia, seperti tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil b. kurangnya sarana prasarana c. jumlah anggaran untuk penegakan hukum terbatas. d. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sangat rendah. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kerusakan, Hutan Mangrove, Mandeh
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
