KAJIAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA KAMPANYE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN POLITIK UANG DAN INVESTASI POLITIK YANG KORUPTIF
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
Agung, Purnama Putra
Boy Yendra, Tamin
Boy Yendra, Tamin
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-09-05 01:08:36
Abstract :
ABSTRAK Pendanaan kampanye adalah salah satu faktor penentu kemenangan pada kompetisi pemilu 2019. Tranparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye sangat menentukan integritas pemilu di Indonesia. Saat ini regulasi pembatasan dana kampanye terkait pemasukan terbukti belum mampu membatasinya dari penyumbang dengan kepentingan yang mengikat. Rumusan Masalah (1) Apa Saja Tahapan Yang Dilakukan dalam Pengoptimalan Pengelolaan Dana Kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Yang Agar Terhindar Dari Politik Uang dan Investasi Politik Yang Koruptif ? (2 ) Bagaimana Konsekuensi Hukum Jika dalam mengelola dana kampanye di Indonesia Tidak Bersih dan Transparan ?. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan meneliti bahan pustaka. Bahan hukum primer yaitu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai dana kampanye dalam pemilu,Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan (1)bahwa perlu penegasan pembatasan dana kampanye yang bersumber dari perorangan, penegasan komposisi penyumbang dengan rasio kewajaran, reformulasi sanksi kelebihan dana kampanye, dan penerapan audit investigasi. Kata Kunci : dana kampanye, pemilihan,koruptif,partai politik, pemilu 2019
ABSTRAK Pendanaan kampanye adalah salah satu faktor penentu kemenangan pada kompetisi pemilu 2019. Tranparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye sangat menentukan integritas pemilu di Indonesia. Saat ini regulasi pembatasan dana kampanye terkait pemasukan terbukti belum mampu membatasinya dari penyumbang dengan kepentingan yang mengikat. Rumusan Masalah (1) Apa Saja Tahapan Yang Dilakukan dalam Pengoptimalan Pengelolaan Dana Kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Yang Agar Terhindar Dari Politik Uang dan Investasi Politik Yang Koruptif ? (2 ) Bagaimana Konsekuensi Hukum Jika dalam mengelola dana kampanye di Indonesia Tidak Bersih dan Transparan ?. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan meneliti bahan pustaka. Bahan hukum primer yaitu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai dana kampanye dalam pemilu,Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan (1)bahwa perlu penegasan pembatasan dana kampanye yang bersumber dari perorangan, penegasan komposisi penyumbang dengan rasio kewajaran, reformulasi sanksi kelebihan dana kampanye, dan penerapan audit investigasi. Kata Kunci : dana kampanye, pemilihan,koruptif,partai politik, pemilu 2019
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
