PERWUJUDAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI LAGGAI (DESA) MAILEPPET KECAMATAN
SIBERUT SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
ICE TRESNAWATI SATOKO, ICE
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-09-05 08:24:41
Abstract :
PERWUJUDAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI LAGGAI (DESA) MAILEPPET KECAMATAN SIBERUT SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI Ice Tresnawati Satoko, Dr. Sanidjar Pebrihariati.R S.H,M.H, Helmi Chandra Sy S.H,M.H Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara Universitas BungHatta Email : icetresnawatisatoko21@gmail.com ABSTRAK Desa adalah sistem kemasyarakatan yang teratur menurut peran, status dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang berlaku. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1.) Apa sajakah upaya yang dilakukan kepala Desa dan perangkat Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) di Laggai Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai 2.) Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat terciptanya Pemerintahan yang baik (good governance) di Laggai Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai 3.) Apa yang menjadi kendala-kendala dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik (good governance) di Laggai Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara, data yang terkumpul di analisis secara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa; 1.) upaya Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Laggai Maileppet telah menerapkan (sembilan) 9 prinsip good governance terdiri dari Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi,Daya Tanggap, Beriorentasi Konsensus, Berkeadilan, Efektvitas dan Efesiensi, Akuntabilitas, dan Bervisi Strategi. 2.) Faktor pendukung dan penghambat dalam perwujudan tata Pemerintahan yang baik yaitu dalam pilar transparansi adalah memberikan akses yang terbuka ke semua kalangan dalam setiap prosesnya, dalam pilar akuntabel adalah bentuk wujud tanggung jawab yaitu setia dan memegang teguh janji, dalam bentuk partisipasi yaitu gotong royong menjadi bagian dari upaya konsilidasi dan penguatan komunitas untuk melapangkan cita-citanya, sedangkan faktor penghambat yaitu, kurangnya partisipasi Aparat Desa dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Laggai, dan faktor keamanan yang belum diadakan di setiap Dusun yang ada di Laggai. 2.) Kendala-kendala umum dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik yaitu, fasilitas yang kurang, tingkat pendidikan yang masih rendah, tidak disiplin jam kerja, sedikit sekali agenda Laggai untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan , adanya miskomunikasi antara atasan dan karyawan. Kata Kunci : Laggai (Desa), Pemerintahan, Good Governance
PERWUJUDAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI LAGGAI (DESA) MAILEPPET KECAMATAN SIBERUT SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI Ice Tresnawati Satoko, Dr. Sanidjar Pebrihariati.R S.H,M.H, Helmi Chandra Sy S.H,M.H Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara Universitas BungHatta Email : icetresnawatisatoko21@gmail.com ABSTRAK Desa adalah sistem kemasyarakatan yang teratur menurut peran, status dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang berlaku. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1.) Apa sajakah upaya yang dilakukan kepala Desa dan perangkat Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) di Laggai Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai 2.) Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat terciptanya Pemerintahan yang baik (good governance) di Laggai Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai 3.) Apa yang menjadi kendala-kendala dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik (good governance) di Laggai Maileppet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara, data yang terkumpul di analisis secara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa; 1.) upaya Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Laggai Maileppet telah menerapkan (sembilan) 9 prinsip good governance terdiri dari Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi,Daya Tanggap, Beriorentasi Konsensus, Berkeadilan, Efektvitas dan Efesiensi, Akuntabilitas, dan Bervisi Strategi. 2.) Faktor pendukung dan penghambat dalam perwujudan tata Pemerintahan yang baik yaitu dalam pilar transparansi adalah memberikan akses yang terbuka ke semua kalangan dalam setiap prosesnya, dalam pilar akuntabel adalah bentuk wujud tanggung jawab yaitu setia dan memegang teguh janji, dalam bentuk partisipasi yaitu gotong royong menjadi bagian dari upaya konsilidasi dan penguatan komunitas untuk melapangkan cita-citanya, sedangkan faktor penghambat yaitu, kurangnya partisipasi Aparat Desa dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Laggai, dan faktor keamanan yang belum diadakan di setiap Dusun yang ada di Laggai. 2.) Kendala-kendala umum dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik yaitu, fasilitas yang kurang, tingkat pendidikan yang masih rendah, tidak disiplin jam kerja, sedikit sekali agenda Laggai untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan , adanya miskomunikasi antara atasan dan karyawan. Kata Kunci : Laggai (Desa), Pemerintahan, Good Governance
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
