PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA FILM DARI TINDAKAN
MEMPOSTING CUPLIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL
BERDASARKAN (TRIPs 1994) DAN IMPLEMENTASINYA
DI INDONESIA.
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
Anthonio, Rivano
Deswita, Rosra
Ahmad, Iffan
Deswita, Rosra
Ahmad, Iffan
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-09-11 08:30:41
Abstract :
Pada dasarnya, suatu karya cipta yang dihasilkan melalui buah pikiran seorang manusia merupakan sesuatu hal yang harus dilindungi. Perlindungan tersebut disebut sebagai perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual, salah satu yang dilindungi adalah Hak Cipta. Perlindungan ini memberikan kepastian hukum atas semua tindakan yang melanggar hak dari pencipta atas suatu karyanya. Perlindungan ini diatur berdasarkan Hukum Internasional yaitu TRIPs Agreement. Sedangkan untuk hukum nasional, perlindungannya diatur berdasarkan UndangUndang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta yang sering terjadi adalah pembajakan melalui media sosial. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tindakan memposting sebagian cuplikan film melalui media sosial menurut TRIPs 1994? 2) Bagaimanakah implementasi tindakan memposting cuplikan melalui Media Sosial di Indonesia? Penelitian menggunakan Metode hukum normative sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan diolah secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hak Cipta terhadap film sendiri secara Internasional diatur dalam TRIPs Agreement dan WIPO Copyright Treaty 1996 tentang melindungi hak pencipta dalam bidang digital yaitu mengenai pertunjukan dan rekaman. Sedangkan dalam Hukum Nasional, perlindungan terhadap Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 adalah tindakan yang tidak sah, melakukan penggandaan/memperbanyak suatu karya hasil ciptaan intelektual seseorang tanpa izin dari pemilik hak cipta yang bersangkutan. Keefektivitas perjanjian TRIPs yang diimplementasikan di Indonesia sendiri bisa menyatu dengan birokrasi di Indonesia sendiri karena mempunyai kesamaan tujuan antara Direktorat Hak Kekayaan Intelektual dengan perjanjian TRIPs yaitu guna memberikan perlindungan atas setiap kreativitas berkaitan dengan hak kekayaan intelektual intelektual sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing industry.
Pada dasarnya, suatu karya cipta yang dihasilkan melalui buah pikiran seorang manusia merupakan sesuatu hal yang harus dilindungi. Perlindungan tersebut disebut sebagai perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual, salah satu yang dilindungi adalah Hak Cipta. Perlindungan ini memberikan kepastian hukum atas semua tindakan yang melanggar hak dari pencipta atas suatu karyanya. Perlindungan ini diatur berdasarkan Hukum Internasional yaitu TRIPs Agreement. Sedangkan untuk hukum nasional, perlindungannya diatur berdasarkan UndangUndang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta yang sering terjadi adalah pembajakan melalui media sosial. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tindakan memposting sebagian cuplikan film melalui media sosial menurut TRIPs 1994? 2) Bagaimanakah implementasi tindakan memposting cuplikan melalui Media Sosial di Indonesia? Penelitian menggunakan Metode hukum normative sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan diolah secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hak Cipta terhadap film sendiri secara Internasional diatur dalam TRIPs Agreement dan WIPO Copyright Treaty 1996 tentang melindungi hak pencipta dalam bidang digital yaitu mengenai pertunjukan dan rekaman. Sedangkan dalam Hukum Nasional, perlindungan terhadap Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 adalah tindakan yang tidak sah, melakukan penggandaan/memperbanyak suatu karya hasil ciptaan intelektual seseorang tanpa izin dari pemilik hak cipta yang bersangkutan. Keefektivitas perjanjian TRIPs yang diimplementasikan di Indonesia sendiri bisa menyatu dengan birokrasi di Indonesia sendiri karena mempunyai kesamaan tujuan antara Direktorat Hak Kekayaan Intelektual dengan perjanjian TRIPs yaitu guna memberikan perlindungan atas setiap kreativitas berkaitan dengan hak kekayaan intelektual intelektual sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing industry.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
