KEBIJAKAN INTEGRAL DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI E-COMMERCE
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
AGUSTINA SRI WAHYUNI, AGUSTINA SRI WAHYUNI
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-09-20 04:15:50
Abstract :
KEBIJAKAN INTEGRAL DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Agustina Sriwahyuni¹, Uning Pratimaratri¹, Yetisma Saini¹ ¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email : Yunitina@gamai.com ABSTRAK Kebijakan integral adalah penggunaan kebijakan penal (hukum pidana ) maupun kebijakan non penal secara bersamaan dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan penal dalam melindungi konsumen e-commerce ada pada Undangundang ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Konsumen. Pada kebijakan non penal dibatasi pada penggunaan hukum perdata dan hukum administrasi. Rumusan masalah : (1) Apakah bentuk kebijakan penal dan non penal untuk melindungi konsumen e-commerce? (2)Bagaimanakah prospek pengaturan perlindungan konsumen e-commerce?. Jenis penelitian adalah penelitian asas hukum, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunkan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Kebijakan penal dari perlindungan konsumen e- commerce adalah adanya ancaman pidana pada UU ITE, UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 378 KUHP dan kebijakan non penalnya diatur dalam hukum perdata dan administrasi. (2)Prospek pengaturan konsumen Indonesia ke depannya agar pemerintah lebih bertanggungjawab dalam pengembangan ecommerce dan segera mengesahkan RPP Perdangan Elektronik. Kata kunci : kebijakan, konsumen, transaksi, e-commerce
KEBIJAKAN INTEGRAL DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Agustina Sriwahyuni¹, Uning Pratimaratri¹, Yetisma Saini¹ ¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email : Yunitina@gamai.com ABSTRAK Kebijakan integral adalah penggunaan kebijakan penal (hukum pidana ) maupun kebijakan non penal secara bersamaan dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan penal dalam melindungi konsumen e-commerce ada pada Undangundang ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Konsumen. Pada kebijakan non penal dibatasi pada penggunaan hukum perdata dan hukum administrasi. Rumusan masalah : (1) Apakah bentuk kebijakan penal dan non penal untuk melindungi konsumen e-commerce? (2)Bagaimanakah prospek pengaturan perlindungan konsumen e-commerce?. Jenis penelitian adalah penelitian asas hukum, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunkan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Kebijakan penal dari perlindungan konsumen e- commerce adalah adanya ancaman pidana pada UU ITE, UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 378 KUHP dan kebijakan non penalnya diatur dalam hukum perdata dan administrasi. (2)Prospek pengaturan konsumen Indonesia ke depannya agar pemerintah lebih bertanggungjawab dalam pengembangan ecommerce dan segera mengesahkan RPP Perdangan Elektronik. Kata kunci : kebijakan, konsumen, transaksi, e-commerce
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
