PENGATURAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA
DI INDONESIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
DEZY ARISMI PUTRI, DEZY ARISMI PUTRI
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-11-21 02:23:50
Abstract :
PENGATURAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Dezy Arismi Putri 1 2 , Narzif 1 , Deswita Rosra . 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung hatta 2 Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa, Universitas Bung hatta E-mail: dezyarismiputri1995@yahoo.com ABSTRAK Kejahatan terorisme adalah suatu tindakan kejahatan yang merugikan semua kalangan masyarakat nasional maupun internasional yang menimbulkan akibat fisik maupun non-fisik terhadap korbannya. Pengaturan yang mengatur tentang terorisme yaitu ASEAN Convention On Counter Terrorism, Internastional Convention For The Suppression Of The Terrorist Bombings, International Convention For The Suppression Of The Financing Of The Terrorism 1999, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Permasalahannya yaitu, 1) Bagaimanakah pemberantasan tindak pidana terorisme dalam hukum internasional?, 2) Bagaimanakah implementasi pemberantasan terorisme di Indonesia?. Metode pendekatan adalah metode hukum normatif, dengan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik penggumpulan data melalui studi dokumen yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu 1) Pengaturan pemberantasan tindak pidana terorisme secara hukum internasional, telah adanya lembaga atau badan-badan internasional yang bertugas untuk menanggulangi tindakan terorisme tersebut seperti, United Nations Office on Drugs and Crime and Terrorism Prevention Branch, Anti-teror Intelligence, untuk peningkatan kerja sama luar negeri. 2)Implementasi yang dirasakan oleh Indonesia adalah adanya convention yang telah diratifikasi, kini telah menjadi undang-undang yang mengatur pemberantasan kejahatan tindak pidana terorime, juga adanya tim Dentasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88)yang siap memberantas kejahatan terorisme. Kata Kunci : Pengaturan, Pemberantasan, Kejahatan, Terorisme
PENGATURAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Dezy Arismi Putri 1 2 , Narzif 1 , Deswita Rosra . 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung hatta 2 Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa, Universitas Bung hatta E-mail: dezyarismiputri1995@yahoo.com ABSTRAK Kejahatan terorisme adalah suatu tindakan kejahatan yang merugikan semua kalangan masyarakat nasional maupun internasional yang menimbulkan akibat fisik maupun non-fisik terhadap korbannya. Pengaturan yang mengatur tentang terorisme yaitu ASEAN Convention On Counter Terrorism, Internastional Convention For The Suppression Of The Terrorist Bombings, International Convention For The Suppression Of The Financing Of The Terrorism 1999, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Permasalahannya yaitu, 1) Bagaimanakah pemberantasan tindak pidana terorisme dalam hukum internasional?, 2) Bagaimanakah implementasi pemberantasan terorisme di Indonesia?. Metode pendekatan adalah metode hukum normatif, dengan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik penggumpulan data melalui studi dokumen yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu 1) Pengaturan pemberantasan tindak pidana terorisme secara hukum internasional, telah adanya lembaga atau badan-badan internasional yang bertugas untuk menanggulangi tindakan terorisme tersebut seperti, United Nations Office on Drugs and Crime and Terrorism Prevention Branch, Anti-teror Intelligence, untuk peningkatan kerja sama luar negeri. 2)Implementasi yang dirasakan oleh Indonesia adalah adanya convention yang telah diratifikasi, kini telah menjadi undang-undang yang mengatur pemberantasan kejahatan tindak pidana terorime, juga adanya tim Dentasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88)yang siap memberantas kejahatan terorisme. Kata Kunci : Pengaturan, Pemberantasan, Kejahatan, Terorisme
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
