PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN IKAN DI WILAYAH LAUT NEGARA INDONESIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
Arif, Gunawan
Yetisma, Saini
Deaf, Wahyuni Ramadhani
Yetisma, Saini
Deaf, Wahyuni Ramadhani
Subject
K Law (General)
Datestamp
2020-11-30 02:14:23
Abstract :
Pencurian ikan melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pencurian ikan di wilayah laut negara Indonesia dengan pidana denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Rumusan masalah: (1)Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah laut negara Indonesia dalam perkara 42/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Ptk? (2)Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah laut Negara Indonesia dalam perkara 42/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Ptk? Jenis penelitian ini adalah peneltian hukum normatif, sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian. (1)Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah laut Negara Indonesia di vonis bersalah melanggar Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Perikanan, sehingga terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2)Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 42/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Ptk, sebelum menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan aspek yuridis yang terdiri dari tuntutan jaksa penuntut umum, fakta-fakta, alat bukti, dan barang bukti, dan non yuridis terdiri dari hal-hal yang meringankan, dan hal-hal yang memberatkan. Kata kunci: Pencurian, Ikan, Laut, Indonesia
Pencurian ikan melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pencurian ikan di wilayah laut negara Indonesia dengan pidana denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Rumusan masalah: (1)Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah laut negara Indonesia dalam perkara 42/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Ptk? (2)Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah laut Negara Indonesia dalam perkara 42/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Ptk? Jenis penelitian ini adalah peneltian hukum normatif, sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian. (1)Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah laut Negara Indonesia di vonis bersalah melanggar Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Perikanan, sehingga terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2)Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 42/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Ptk, sebelum menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan aspek yuridis yang terdiri dari tuntutan jaksa penuntut umum, fakta-fakta, alat bukti, dan barang bukti, dan non yuridis terdiri dari hal-hal yang meringankan, dan hal-hal yang memberatkan. Kata kunci: Pencurian, Ikan, Laut, Indonesia
File :
78 ARIF GUNAWAN (1610012111138) COVER.pdf
78 ARIF GUNAWAN (1610012111138) ABSTRAK.pdf
78 ARIF GUNAWAN (1610012111138) BAB I.pdf
78 ARIF GUNAWAN (1610012111138) BAB II.pdf
78 ARIF GUNAWAN (1610012111138) BAB III.pdf
78 ARIF GUNAWAN (1610012111138) BAB IV.pdf
78 ARIF GUNAWAN (1610012111138) DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
