PERANAN ADVOKASI PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) SUMATERA
BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
OLVI FRIST MELBY, OLVI FRIST MELBY
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-01-18 03:51:19
Abstract :
PERANAN ADVOKASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) SUMATERA BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN Olvi Frist Melby 1 1 , Syafridatati 2 , Rianda Seprasia 1 Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas BungHatta 2 Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email : olvifristmelby58@gmail.com ABSTRAK Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat jelas mengatur dasar pembentukan Lembaga Sosial P2TP2A Sumatera Barat yang berfokus terhadap perlindungan perempuan dan anak. Menurut Pasal 64 huruf k UU Perlindungan Anak menyebutkan tanggungjawab bersama memberikan advokasi sosial kepada anak itu salah satunya dilakukan oleh P2TP2A. Pada kasus pencabulan yang terjadi di Kota Padang antara pelaku yang berinisial J dan N telah dilakukan upaya advokasi oleh P2TP2A. Permasalahan yang diteliti yaitu: 1) Peranan P2TP2A dalam mengadvokasikan anak pelaku tindak pidana pencabulan? 2) Apakah kendala yang ditemui oleh P2TP2A dalam mengadvokasi anak pelaku tindak pidana pencabulan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara kepada informan dengan pertanyaan semi terstruktur yang dianalisis secara kualitatif. kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1) Bentuk advokasi yang diberikan oleh P2TP2A adalah berupa pendampingan Dan Lembaga P2TP2A bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan anak (LPA) dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai pelaku. 2) Lembaga P2TP2A tidak dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal dikarenakan ketiadaan dana operasional dan fasilitas yang memadai dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak terutama pada anak sebagai pelaku. Kata Kunci: Peranan, Advokasi, Pelaku Anak, Pencabulan.
PERANAN ADVOKASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) SUMATERA BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN Olvi Frist Melby 1 1 , Syafridatati 2 , Rianda Seprasia 1 Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas BungHatta 2 Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email : olvifristmelby58@gmail.com ABSTRAK Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat jelas mengatur dasar pembentukan Lembaga Sosial P2TP2A Sumatera Barat yang berfokus terhadap perlindungan perempuan dan anak. Menurut Pasal 64 huruf k UU Perlindungan Anak menyebutkan tanggungjawab bersama memberikan advokasi sosial kepada anak itu salah satunya dilakukan oleh P2TP2A. Pada kasus pencabulan yang terjadi di Kota Padang antara pelaku yang berinisial J dan N telah dilakukan upaya advokasi oleh P2TP2A. Permasalahan yang diteliti yaitu: 1) Peranan P2TP2A dalam mengadvokasikan anak pelaku tindak pidana pencabulan? 2) Apakah kendala yang ditemui oleh P2TP2A dalam mengadvokasi anak pelaku tindak pidana pencabulan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara kepada informan dengan pertanyaan semi terstruktur yang dianalisis secara kualitatif. kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1) Bentuk advokasi yang diberikan oleh P2TP2A adalah berupa pendampingan Dan Lembaga P2TP2A bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan anak (LPA) dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai pelaku. 2) Lembaga P2TP2A tidak dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal dikarenakan ketiadaan dana operasional dan fasilitas yang memadai dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak terutama pada anak sebagai pelaku. Kata Kunci: Peranan, Advokasi, Pelaku Anak, Pencabulan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
