IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU DI KOTA SOLOK
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
Attika, Attika
Sanidjar, Pebrihariati
Sanidjar, Pebrihariati
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-03-17 08:31:19
Abstract :
IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU DI KOTA SOLOK Attika, Dr. Sanidjar Pebrihariati. R S.H., M.H Program Study Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. E-mail : atikaanydm@gmail.com ABSTRAK Untuk menghambat laju pencemaran lingkungan hidup maka diperlukan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1). Bagaimanakah pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup Terpadu di Kota Solok? 2). Apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup Terpadu di Kota Solok? 3). Apa sajakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran? Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum sosiologis, dengan menggunakan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Dan analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah : 1) Pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup Terpadu di Kota Solok belum berjalan efektif. 2) Penghambat dalam pelaksanaan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Terpadu di Kota Solok adalah keterbatasan fasilitas dan kurangnya biaya. 3) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan adalah upaya represif berupa pengenaan sanksi. Kata Kunci: Pelaksanaan, Penegakan Lingkungan, Pengelolaan Lingkungan
IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU DI KOTA SOLOK Attika, Dr. Sanidjar Pebrihariati. R S.H., M.H Program Study Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. E-mail : atikaanydm@gmail.com ABSTRAK Untuk menghambat laju pencemaran lingkungan hidup maka diperlukan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1). Bagaimanakah pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup Terpadu di Kota Solok? 2). Apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup Terpadu di Kota Solok? 3). Apa sajakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran? Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum sosiologis, dengan menggunakan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Dan analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah : 1) Pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup Terpadu di Kota Solok belum berjalan efektif. 2) Penghambat dalam pelaksanaan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Terpadu di Kota Solok adalah keterbatasan fasilitas dan kurangnya biaya. 3) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan adalah upaya represif berupa pengenaan sanksi. Kata Kunci: Pelaksanaan, Penegakan Lingkungan, Pengelolaan Lingkungan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
