IMPLEMENTASI PERANAN BPKP PERWAKILAN SUMATERA BARAT
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN PEMBANGUNAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
Muhammad Diva, Agredi
Boy, Yendra Tamin
Boy, Yendra Tamin
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-03-17 08:15:46
Abstract :
Perpres Nomor 192 Tahun 2014 Pasal 2?BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan Negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP sendiri adalah salah satu lembaga pengawas internal pemerintah yang memegang peran penting dalam pengawasan. Rumusan Masalah 1)Prosedur yang dilakukan BPKP dalam melakukan pengawasan keuangan daerah di Sumatera Barat? 2)Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Barat. Jenis Penelitian yaitu yuridis sosiologis. menggunakan sumber data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, data dikumpulkan melalui studi dokumen. Berdasarkan penelitian 1)BPKP bertindak sebagai auditor internal pemerintah dengan tugas memanfaatkan hasil pekerjaan ITJEN, BAWASDA Aparatur Pengawasan Pemerintah lainnya. dan BPKP berperan khsusnya dalam pengungkapan adanya penyelewengan dana yang di kelola oleh pemerintah setelah adanya audit internal dan indikasi adanya penyalahgunaan dana kemudian mengolah temuan dan rekomendasi serta memantau pelaksanaan tindak lanjutnya. 2)Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengawasan keuangan negara serta pembangunan, masih terbatasnya tenaga profesional dalam sistem pemerintahan dan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial, baik mengenai kebijakan maupun peraturan perundang-undangan terkait, kondisi lingkungan serta substansinya. proyek, terutama dalam rangka pelaksanaan program dan proyek pembangunan dan dilengkapi dengan pengetahuan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan data pemantauan.
Perpres Nomor 192 Tahun 2014 Pasal 2?BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan Negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP sendiri adalah salah satu lembaga pengawas internal pemerintah yang memegang peran penting dalam pengawasan. Rumusan Masalah 1)Prosedur yang dilakukan BPKP dalam melakukan pengawasan keuangan daerah di Sumatera Barat? 2)Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Barat. Jenis Penelitian yaitu yuridis sosiologis. menggunakan sumber data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, data dikumpulkan melalui studi dokumen. Berdasarkan penelitian 1)BPKP bertindak sebagai auditor internal pemerintah dengan tugas memanfaatkan hasil pekerjaan ITJEN, BAWASDA Aparatur Pengawasan Pemerintah lainnya. dan BPKP berperan khsusnya dalam pengungkapan adanya penyelewengan dana yang di kelola oleh pemerintah setelah adanya audit internal dan indikasi adanya penyalahgunaan dana kemudian mengolah temuan dan rekomendasi serta memantau pelaksanaan tindak lanjutnya. 2)Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengawasan keuangan negara serta pembangunan, masih terbatasnya tenaga profesional dalam sistem pemerintahan dan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial, baik mengenai kebijakan maupun peraturan perundang-undangan terkait, kondisi lingkungan serta substansinya. proyek, terutama dalam rangka pelaksanaan program dan proyek pembangunan dan dilengkapi dengan pengetahuan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan data pemantauan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
