IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN SUMATERA BARAT SAKATO BAGI PENDUDUK MISKIN
DI KOTA PADANG
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
Devi, Diany
Maiyestati, Maiyestati
Boy Yendra, Tamin
Maiyestati, Maiyestati
Boy Yendra, Tamin
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-03-21 01:17:27
Abstract :
ABSTRAK Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 H dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah menanggung pembiayaan kesehatan masyarakat miskin melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam Program JKN pusat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun masih ada masyarakat miskin yang sakit dan tidak memiliki Jaminan Kesehatan. Permasalahan dalam tesis ini adalah ; 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Sumbar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato dalam memberikan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Padang sebelum diintegrasikan dengan JKN 2) Bagaimana implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 setelah terintegrasi dengan JKN, dan 3) Bagaimana solusi bagi masyarakat miskin yang sakit dan tidak memiliki Jaminan Kesehatan? Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi lapangan dan studi dokumen. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitiannya, Pemerintah Kota Padang telah memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011. Bagi masyarakat miskin yang sakit dan belum memiliki jaminan kesehatan. , mereka bisa mendaftar ke Dinas Sosial Kota Padang. Kata Kunci : Jaminan Kesehatan, Penduduk Miskin, Jaminan Kesehatan Sakato Sumatera Barat
ABSTRAK Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 H dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah menanggung pembiayaan kesehatan masyarakat miskin melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam Program JKN pusat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun masih ada masyarakat miskin yang sakit dan tidak memiliki Jaminan Kesehatan. Permasalahan dalam tesis ini adalah ; 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Sumbar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato dalam memberikan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Padang sebelum diintegrasikan dengan JKN 2) Bagaimana implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 setelah terintegrasi dengan JKN, dan 3) Bagaimana solusi bagi masyarakat miskin yang sakit dan tidak memiliki Jaminan Kesehatan? Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi lapangan dan studi dokumen. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitiannya, Pemerintah Kota Padang telah memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011. Bagi masyarakat miskin yang sakit dan belum memiliki jaminan kesehatan. , mereka bisa mendaftar ke Dinas Sosial Kota Padang. Kata Kunci : Jaminan Kesehatan, Penduduk Miskin, Jaminan Kesehatan Sakato Sumatera Barat
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
