ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK MEMILIH TNI DAN POLRI DALAM PEMILIHAN UMUM
Total View This Week16
Total View This Week16
Institusion
Universitas Halu Oleo
Author
HERDIN MANTO MANGIDI, H1A1 15 156
Subject
Hak Memilih
Datestamp
2020-03-05 06:39:18
Abstract :
Abstrak Herdin Manto Mangidi, NIM H1A115156, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Analisis Yuridis Hak Memilih TNI dan POLRI dalam Pemilihan Umum, di bawah Bimbingan Heryanti, S.H., M.H Selaku Pembimbing Pertama Dan Drs. H. Adwi Chazin, M.Hum Selaku Pembimbing Kedua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum perlunya TNI dan POLRI untuk memilih dalam Pemilihan Umum di Indonesia dan dampak hukum tidak diberikannya hak memilih pada TNI dan POLRI dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode UHO penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. id Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak memilih TNI dan POLRI sitedi . Perpustakaan dalam pemilihan umum merupakan hak warga negara yang telah jelas diatur ac dalam pasal 27 ayat (1) yang secara lengkap berbunyi : “ segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung . hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinyaâ€. Artinya setiap warga uho negara termaksud TNI dan POLRI harus ada kesamaan dan kesetaraan mengingat TNI dan POLRI merupakan Pegawai Negeri Sipil yang dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan umum seperti Pegawai Negeri Sipil lainya. Pada pemilu Orde Lama.,pemilu Orde Baru, dan pemilu Orde Reformasi pengaturan mengenai hak memilih TNI dan POLRI selalu berubah ubah menunjukkan estafet kepemimpinan nasional tidak berjalan dengan baik (tidak ada kesinambungan), sehingga berdampak pada kesinambungan aturan pada atau sistem yang dibangun oleh rezim pemerintah sebelumnya. Jadi perlunya aturan yang terkait hak memilih TNI dan POLRI perlu disempurnakan dan bila perlu dirumuskan aturan baru dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain : aspek filosofis, yuridis, teoritis, dan aspek implementatif. Kata Kunci : Hak Memilih, Hak Warga Negara, TNI dan POLRI, Pemilihan Umum
Abstrak Herdin Manto Mangidi, NIM H1A115156, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Analisis Yuridis Hak Memilih TNI dan POLRI dalam Pemilihan Umum, di bawah Bimbingan Heryanti, S.H., M.H Selaku Pembimbing Pertama Dan Drs. H. Adwi Chazin, M.Hum Selaku Pembimbing Kedua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum perlunya TNI dan POLRI untuk memilih dalam Pemilihan Umum di Indonesia dan dampak hukum tidak diberikannya hak memilih pada TNI dan POLRI dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode UHO penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. id Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak memilih TNI dan POLRI sitedi . Perpustakaan dalam pemilihan umum merupakan hak warga negara yang telah jelas diatur ac dalam pasal 27 ayat (1) yang secara lengkap berbunyi : “ segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung . hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinyaâ€. Artinya setiap warga uho negara termaksud TNI dan POLRI harus ada kesamaan dan kesetaraan mengingat TNI dan POLRI merupakan Pegawai Negeri Sipil yang dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan umum seperti Pegawai Negeri Sipil lainya. Pada pemilu Orde Lama.,pemilu Orde Baru, dan pemilu Orde Reformasi pengaturan mengenai hak memilih TNI dan POLRI selalu berubah ubah menunjukkan estafet kepemimpinan nasional tidak berjalan dengan baik (tidak ada kesinambungan), sehingga berdampak pada kesinambungan aturan pada atau sistem yang dibangun oleh rezim pemerintah sebelumnya. Jadi perlunya aturan yang terkait hak memilih TNI dan POLRI perlu disempurnakan dan bila perlu dirumuskan aturan baru dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain : aspek filosofis, yuridis, teoritis, dan aspek implementatif. Kata Kunci : Hak Memilih, Hak Warga Negara, TNI dan POLRI, Pemilihan Umum
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
