ANALISIS PENERAPAN PPN DAN PPh PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA BENDAHARAWAN NEGARA DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI, KEMENPAREKRAF
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Satya Negara Indonesia
Author
Mahardika, Dian
Subject
Acounting
Datestamp
2024-03-19 07:50:08
Abstract :
Bendaharawan negara merupakan bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten ataupun Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf yang dilakukan oleh bendaharawan negara terkait pengadaan barang.
Bendaharawan negara merupakan bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten ataupun Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf yang dilakukan oleh bendaharawan negara terkait pengadaan barang.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
