Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus - TPK/2018/PN. Jkt. Pst Jo Putusan Nomor 01 PK/Pid.sus/2019)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Satya Negara Indonesia
Author
Sortha, Merry Iriani
Subject
Law (General)
Datestamp
2022-07-01 04:41:31
Abstract :
Tindak pidana korupsi di Indonesia telah meluas dan terus meningkat setiap tahunnya, dimana perbuatan tindakan korupsi sering kali terjadi disebabkan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan baik menggunakan wewenang yang tidak terikat ataupun menggunakan wewenang yang terikat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana dalam penjatuhan sanksi terhadap Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst Jo Putusan Nomor 01 PK/Pid.sus/2019. Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan metode pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus, kemudian dipelajari secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst Jo Putusan Nomor 01 PK/Pid.sus/2019) pelaku dapat diminta pertanggungjawaban pidananya, karena perbuatannya yang menguntungkan diri sendiri ini dan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga merugikan negara serta dapat dijatuhkan pidana.
Tindak pidana korupsi di Indonesia telah meluas dan terus meningkat setiap tahunnya, dimana perbuatan tindakan korupsi sering kali terjadi disebabkan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan baik menggunakan wewenang yang tidak terikat ataupun menggunakan wewenang yang terikat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana dalam penjatuhan sanksi terhadap Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst Jo Putusan Nomor 01 PK/Pid.sus/2019. Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan metode pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus, kemudian dipelajari secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst Jo Putusan Nomor 01 PK/Pid.sus/2019) pelaku dapat diminta pertanggungjawaban pidananya, karena perbuatannya yang menguntungkan diri sendiri ini dan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga merugikan negara serta dapat dijatuhkan pidana.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
