Marginalisasi Kaum Perempuan dalam Berpolitik (studi Analisis Kesetaraan Gender) dalam Aspek Hukum Islam
Total View This Week2
Total View This Week2
Institusion
Universitas Islam Negeri Alauddin
Author
Subject
305.3 Gender/Jenis Kelamin
Datestamp
2017-09-28 04:09:17
Abstract :
Jenis penelitian yang dipakai tergolong kualitati deskriptif,data dikumpulkan dengan mengutip, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas kemudian mengulas dan menyimpulkannya. dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan Syar’I. Mencermati putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perubahan system dalam tatalaksana politik di Indonesia, menunjukkan bahwa keberadaan 30% keterwakilan perempuan dalam politik juga mengandung persepsi dan pandangan yang berbeda di tengah masyarakat. Pada satu sisi, aturan 30% keterwakilan perempuan dianggap sebagai affermative action, di sisi lain penerapan aturan menimbulkan kesan “pemaksaan” untuk melibatkan perempuan dalam aktifitas politik, dan mengandung unsur diskriminasi. Keberadaan kuota khusus bagi perempuan menunjukkan adanya ketidak percayaan akan kemampuan perempuan termasuk berkiprah dalam bidang politik.Penyediaan kuota bagi perempuan bukan tanpa konsekuensi, sebab ketika perempuan telah berada dalam sistem secara tiak sadar perempuan telah tergiring dalam sistem yang pada dasarnya tidak berpihak bagi perempuan itu sendiri
Jenis penelitian yang dipakai tergolong kualitati deskriptif,data dikumpulkan dengan mengutip, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas kemudian mengulas dan menyimpulkannya. dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan Syar’I. Mencermati putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perubahan system dalam tatalaksana politik di Indonesia, menunjukkan bahwa keberadaan 30% keterwakilan perempuan dalam politik juga mengandung persepsi dan pandangan yang berbeda di tengah masyarakat. Pada satu sisi, aturan 30% keterwakilan perempuan dianggap sebagai affermative action, di sisi lain penerapan aturan menimbulkan kesan “pemaksaan” untuk melibatkan perempuan dalam aktifitas politik, dan mengandung unsur diskriminasi. Keberadaan kuota khusus bagi perempuan menunjukkan adanya ketidak percayaan akan kemampuan perempuan termasuk berkiprah dalam bidang politik.Penyediaan kuota bagi perempuan bukan tanpa konsekuensi, sebab ketika perempuan telah berada dalam sistem secara tiak sadar perempuan telah tergiring dalam sistem yang pada dasarnya tidak berpihak bagi perempuan itu sendiri
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
