Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan dan Menyebarkan Pornografi "Cyberporn" (Studi Kasus Putusan Nomor 1302/Pid.B/2008/PN.Mks)
Total View This Week2
Total View This Week2
Institusion
Universitas Islam Negeri Alauddin
Author
Subject
363.47 Pornografi
Datestamp
2017-05-31 05:17:00
Abstract :
Hasil penelitian pertama, Dasar hukum terhadap pelaku penayangan pornografi diatur dalam UU Pornografi, UU ITE dan KUHPidana. Dalam perkara putusan nomor 1302 / PID.B / 2009 / PN. Mks., mestinya Hakim dan Jaksa Penuntut Umum memperhatikan asas lex speciali derogate legi genarale yaitu ketentuan pidana yang bersifat khusus meniadakan ketentuan pidana yang bersifat umum. kedua, Pertanggungjawaban pidana terhadap penayangan pornografi dalam perkara nomor 1302 / PID.B / 2009 / PN. Mks., lebih tepatnya Penuntut Umum menuntut terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Hasil penelitian pertama, Dasar hukum terhadap pelaku penayangan pornografi diatur dalam UU Pornografi, UU ITE dan KUHPidana. Dalam perkara putusan nomor 1302 / PID.B / 2009 / PN. Mks., mestinya Hakim dan Jaksa Penuntut Umum memperhatikan asas lex speciali derogate legi genarale yaitu ketentuan pidana yang bersifat khusus meniadakan ketentuan pidana yang bersifat umum. kedua, Pertanggungjawaban pidana terhadap penayangan pornografi dalam perkara nomor 1302 / PID.B / 2009 / PN. Mks., lebih tepatnya Penuntut Umum menuntut terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
