Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perszinahan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Analisis Hukum Islam dan Hukum Nasional)
Total View This Week2
Total View This Week2
Institusion
Universitas Islam Negeri Alauddin
Author
Subject
2X4.541 Zina, Perzinahan
Datestamp
2017-06-19 03:33:20
Abstract :
Skripsi ini merupakan studi tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Perzinahan bukanlah kasus baru terhadap anak. Anak sebagai generasi muda yang merupakan penerus perjuangan bangsa. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental secara utuh. Berdasarkan hal tersebut penyusun mengambil rumusan maslah dalam skripsi yaitu: bagaimanakah batas usia pemidanaan anak menurut hukum Islam dan hukum nasional? dan bagaimanakah pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak menurut hukum Islam dan hukum nasional? Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis (hukum nasional) dan pendekatan syar‟i (hukum Islam). Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari bahan-bahan hukum yang mengikat, dan data sekunder berupa pengumpulan data dari bahan-bahan kepusatakaan. Dalam skripsi ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara identifikasi data dan reduksi data. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, memilih dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa demi meminimalisir kejadian dan ketidak sepahaman dalam menafsirkan perundangan yang ada, maka batas usia anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin hal ini didasarkan pada UU RI No.3 Tahun 1997. Sedangkan dalam hukum Islam seorang anak dikatan baligh apabila ia sudah mimpi basah (Ihtilam) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Sedangkan persoalan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman di dalam hukum Islam yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi kepada anak yaitu di dasarkan pada Hadis Nabi yang mengatakan bahwa hukum tidak dapat dibebankan kepada tiga orang yaitu: orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia sadar, sedangkan dalam hukum nasional yang yang menjadi pertimbangan yaitu di dasarkan UU RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak juga mengemukakan asas-asas perlindungan anak. Berdasarkan implikasi penelitian yang penulis dapatkan bahwa harusnya ada keseragaman aturan yang mengatur tentang usia seorang anak dan sanksinya apabila melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana perzinahan.
Skripsi ini merupakan studi tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Perzinahan bukanlah kasus baru terhadap anak. Anak sebagai generasi muda yang merupakan penerus perjuangan bangsa. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental secara utuh. Berdasarkan hal tersebut penyusun mengambil rumusan maslah dalam skripsi yaitu: bagaimanakah batas usia pemidanaan anak menurut hukum Islam dan hukum nasional? dan bagaimanakah pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak menurut hukum Islam dan hukum nasional? Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis (hukum nasional) dan pendekatan syar‟i (hukum Islam). Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari bahan-bahan hukum yang mengikat, dan data sekunder berupa pengumpulan data dari bahan-bahan kepusatakaan. Dalam skripsi ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara identifikasi data dan reduksi data. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, memilih dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa demi meminimalisir kejadian dan ketidak sepahaman dalam menafsirkan perundangan yang ada, maka batas usia anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin hal ini didasarkan pada UU RI No.3 Tahun 1997. Sedangkan dalam hukum Islam seorang anak dikatan baligh apabila ia sudah mimpi basah (Ihtilam) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Sedangkan persoalan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman di dalam hukum Islam yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi kepada anak yaitu di dasarkan pada Hadis Nabi yang mengatakan bahwa hukum tidak dapat dibebankan kepada tiga orang yaitu: orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia sadar, sedangkan dalam hukum nasional yang yang menjadi pertimbangan yaitu di dasarkan UU RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak juga mengemukakan asas-asas perlindungan anak. Berdasarkan implikasi penelitian yang penulis dapatkan bahwa harusnya ada keseragaman aturan yang mengatur tentang usia seorang anak dan sanksinya apabila melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana perzinahan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
