Implementasi UU Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Bantuan
Hukum Secara Cuma–Cuma (PRODEO) Oleh Yayasan Patriot
Indonesia di Makassar
Total View This Week19
Total View This Week19
Institusion
Universitas Islam Negeri Alauddin
Author
Subject
340 Hukum
Datestamp
2017-11-06 06:11:31
Abstract :
Dari hasil penelitian dengan metode dan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti, peneliti berhasil menemukan bahwasanya pada OBH Yayasan Patriot Indonesia di Makassar sudah cukup berperan dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Pasal 1 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma,dan juga berhasil mengidentifikasi bahwasanya faktor yang menghambat implementasi undang-undang terebut bersumber dari perembesan dana yang digunakan oleh OBH Yayasan Patriot Indonesia dalam memberikan bantuan hukum secara prodeo yang dirasa tidak sebanding dengan kinerja mereka. Implikasi yang dihasilkan penyusun agar OBH Yayasan Patriot Indonesia dapat berperan secara maksimal dalam memberikan bantuan hukum secara prodeo adalah perlunya diadakan pembaharuan dalam sistem perembesan dana dari Kementrian Hukum dan HAM terkait anggaran yang disediakan untuk tiap-tiap LBH dalam memberikan bantuan hukum secara prodeo.Selain persoalan dana,perlu juga dibenahi dari segi pelayanan. Sebaiknya ada staf yang menjagadi kantor untuk memberikan arahan kepada penerima bantuan hukum tentang tata cara memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.
Dari hasil penelitian dengan metode dan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti, peneliti berhasil menemukan bahwasanya pada OBH Yayasan Patriot Indonesia di Makassar sudah cukup berperan dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Pasal 1 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma,dan juga berhasil mengidentifikasi bahwasanya faktor yang menghambat implementasi undang-undang terebut bersumber dari perembesan dana yang digunakan oleh OBH Yayasan Patriot Indonesia dalam memberikan bantuan hukum secara prodeo yang dirasa tidak sebanding dengan kinerja mereka. Implikasi yang dihasilkan penyusun agar OBH Yayasan Patriot Indonesia dapat berperan secara maksimal dalam memberikan bantuan hukum secara prodeo adalah perlunya diadakan pembaharuan dalam sistem perembesan dana dari Kementrian Hukum dan HAM terkait anggaran yang disediakan untuk tiap-tiap LBH dalam memberikan bantuan hukum secara prodeo.Selain persoalan dana,perlu juga dibenahi dari segi pelayanan. Sebaiknya ada staf yang menjagadi kantor untuk memberikan arahan kepada penerima bantuan hukum tentang tata cara memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
