Pelakasanaan fungsi badan pemusyawaratan desa dalam fungsi pemerintahan di desa Batetangnga kecematan Binung kabupaten Polewali Mandar(Suatu Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)
Total View This Week15
Total View This Week15
Institusion
Universitas Islam Negeri Alauddin
Author
Subject
320.01 Filsafat dan Teori tentang Ilmu Politik, Filsafat dan Teori tentang Ilmu Pemerintahan
Datestamp
2018-12-05 01:00:48
Abstract :
Hasil penelitian ini menunjukkan realisasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Batetangnga dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan pemerintahan berbagai macam hambatan dihadapi yang menjadi penghalang terhadap kemajuan desa yaitu: 1) Sikap Mental. 2) Sosialisasi tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dan adapun hal-hal yang mempengaruhi sehingga mekanisme kerja Badan Permusyawaratan Desa tidak berjalan, 1) Tingkat Pendidikan, 2) Ekonomi (gaji), 3) Sarana dan Prasarana, 4) Partisipasi Masyarakat, 5) Lingkungan.
Hasil penelitian ini menunjukkan realisasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Batetangnga dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan pemerintahan berbagai macam hambatan dihadapi yang menjadi penghalang terhadap kemajuan desa yaitu: 1) Sikap Mental. 2) Sosialisasi tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dan adapun hal-hal yang mempengaruhi sehingga mekanisme kerja Badan Permusyawaratan Desa tidak berjalan, 1) Tingkat Pendidikan, 2) Ekonomi (gaji), 3) Sarana dan Prasarana, 4) Partisipasi Masyarakat, 5) Lingkungan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
