Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan
Total View This Week17
Total View This Week17
Institusion
Universitas Islam Negeri Alauddin
Author
Subject
347 Hukum acara perdata dan pengadilan
Datestamp
2018-12-05 06:20:45
Abstract :
Sistem perwakafan di Indonesia masih jauh dari kesempurnaan dalam pengaplikasiannya, itu dibuktikan dengan adanya data dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2012 bahwa obyek wakaf tesebar di 420.003 lokasi dengan luas 3.500 kilometer persegi. Dari total jumlah terebut 67,22% atau 282.321 lokasi atau bidang tanah sudah bersertifikat wakaf, maka masih ada 32,28% atau 137.682 lokasi atau bidang tanah yang belum bersertifikat wakaf. Melihat data tersebut, maka Hakim Pengadilan Agama harus memaksimalkan kerjasama dengan perangkat daerah yang ditunjuk sebagai PPAIW seperti KUA setempat dan perangkat daerah lainnya untuk untuk meretas masalah kekurangan berkas-berkas dalam perwakafan tersebut yang masih terlalu banyak bidang tanah wakaf belum bersertifikat wakaf, agar harta benda wakaf tersebut tidak menjadi sengketa dikemudian hari.
Sistem perwakafan di Indonesia masih jauh dari kesempurnaan dalam pengaplikasiannya, itu dibuktikan dengan adanya data dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2012 bahwa obyek wakaf tesebar di 420.003 lokasi dengan luas 3.500 kilometer persegi. Dari total jumlah terebut 67,22% atau 282.321 lokasi atau bidang tanah sudah bersertifikat wakaf, maka masih ada 32,28% atau 137.682 lokasi atau bidang tanah yang belum bersertifikat wakaf. Melihat data tersebut, maka Hakim Pengadilan Agama harus memaksimalkan kerjasama dengan perangkat daerah yang ditunjuk sebagai PPAIW seperti KUA setempat dan perangkat daerah lainnya untuk untuk meretas masalah kekurangan berkas-berkas dalam perwakafan tersebut yang masih terlalu banyak bidang tanah wakaf belum bersertifikat wakaf, agar harta benda wakaf tersebut tidak menjadi sengketa dikemudian hari.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
