Analisis Yuridis dan Sosiologis terhadap Hak-hak Politik Nonmuslim Pada Masa Pemerintahan Nabi Saw di Madinah
Total View This Week12

Institusion

Universitas Islam Negeri Alauddin

Author

Subject

323.5 Hak-hak Politik 

Datestamp

2018-01-12 06:27:19 

Abstract :
Setelah mengadakan pembahasan tentang hak-hak politik khususnya hak-hak politik nonmuslim, maka perlu adanya kesadaran intelektual, mengembangkan suatu sikap saling menghargai, hormat menghormati antara sesama penganut agama dalam membangun dan menghadapi perbedaan pendapat yang ada, khusunya yang berkaitan tentang boleh tidaknya komunitas nonmuslim menjadi pemimpin politik dalam mengelola pemerintahan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan pengkajian tersebut dapat teridentifikasi tantangan yang dihadapi dan upaya menyelesaikannya. Dalam konteks Piagam Madinah, penulis menemukan petunjuk konstitusional terkait dengan eksistensi nonmuslim dan pengakuan akan hak-hak politik mereka tanpa adanya perbedaan berdasarkan agama, suku, adat dan budaya. Eksistensi mereka (nonmuslim) diakui ditengah-tengah masyarakat mayoritas muslim, dan dalam kondisi tersebut Nabi tidak hanya menciptakan suatu masyarakat egaliter di bawah kekuasaan Islam. Tetapi ia juga ingin menata hubungan sosial sesama mereka di satu pihak agar menjadi masyarakat yang bertauhid, bertaqwa dan bermoral serta menata hubungan antara muslim dan nonmuslim sebagai umat yang satu dalam kehidupan sosial dan politik