Tinjauan Yuridis Pembagian Harta
Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan
Agama Pare-Pare (Studi Putusan No.
254/Pdt.G/2014/PA.Pare)
Total View This Week1
Total View This Week1
Institusion
Universitas Islam Negeri Alauddin
Author
Subject
2X4.33 Perceraian Menurut Islam
Datestamp
2018-01-23 07:05:50
Abstract :
Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan yuridis pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Akibat adanya perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan. Hal itu berarti bahwa perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Dengan demikian di dalam suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut dengan harta bersama. Pasca terjadinya perceraian, timbul perselisihan antara mantan suami dan mantan isteri mengenai permasalahan harta bersama yang tidak dapat dibagi secara damai dengan alasan salah satu pihak telah berselingkuh, sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pare-Pare. Berlatar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti prosedur penyelesaian terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare serta pertimbangan Hakim dalam putusan pembagian harta bersama akibat perceraian No. 254/Pdt.G/2014/PA.Pare. Hasil penelitian ini ialah prosedur penyelesaian pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan Hukum Acara Peradilan Agama yang telah ditentukan, baik secara hukum formil maupun hukum materil. Di dalam proses persidangan pembagian harta bersama diawali dengan proses persidangan yang dapat memberikan suatu gambaran yang jelas terhadap suatu peristiwa yang terjadi di persidangan sehingga hakim dapat menemukan bukti-bukti atau fakta-fakta untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama, kemudian ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan yuridis pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Akibat adanya perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan. Hal itu berarti bahwa perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Dengan demikian di dalam suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut dengan harta bersama. Pasca terjadinya perceraian, timbul perselisihan antara mantan suami dan mantan isteri mengenai permasalahan harta bersama yang tidak dapat dibagi secara damai dengan alasan salah satu pihak telah berselingkuh, sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pare-Pare. Berlatar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti prosedur penyelesaian terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare serta pertimbangan Hakim dalam putusan pembagian harta bersama akibat perceraian No. 254/Pdt.G/2014/PA.Pare. Hasil penelitian ini ialah prosedur penyelesaian pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan Hukum Acara Peradilan Agama yang telah ditentukan, baik secara hukum formil maupun hukum materil. Di dalam proses persidangan pembagian harta bersama diawali dengan proses persidangan yang dapat memberikan suatu gambaran yang jelas terhadap suatu peristiwa yang terjadi di persidangan sehingga hakim dapat menemukan bukti-bukti atau fakta-fakta untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama, kemudian ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
