Partisipasi Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota Makassar
Total View This Week1
Total View This Week1
Institusion
Universitas Islam Negeri Alauddin
Author
Subject
362.83 Permasalahan dan Layanan kepada Wanita dan Perempuan
Datestamp
2018-03-26 03:05:09
Abstract :
Hasil yang dicapai dari penelitian ini yaitu, 1). Faktor faktor yang menyebabkan keikutsertaan perempuan dalam proses politik bahkan setidaknya menduduki jabatan DPRD kota makassar didasarkan 3 hal yakni landasan yuridis bahwa keikutsertaan perempuan dalam proses politik hingga menduduki jabatan DPRD berdasarkan undang-udang No 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, sedangkan secara sosiologis keberadaan perempuan di DPRD Kota makassar merupakan salah satu bentuk emansipasi wanita , dan secara filosofis bahwa keberadaan perempuan di DPRD Kota makassar adalah bentuk keadilan dari segi perwakilan karena dengan keberadaan perempuan di DPRD maka aspirasi perempuan akan betul-betul diperjuangkan. 2). Bahwa urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan perempuan hanya dimengerti oleh sesama perempuan, sehingga peran perempuan dalam membentuk peraturan daerah sangat urgent agar kepentingan-kepentingan perempuan juga terserap dalam perda tersebut. Salah satu peran anggota DPRD perempuan dengan menjadi ketua pansus pembentukan peraturan daerah tentang air susu ibu (ASI)
Hasil yang dicapai dari penelitian ini yaitu, 1). Faktor faktor yang menyebabkan keikutsertaan perempuan dalam proses politik bahkan setidaknya menduduki jabatan DPRD kota makassar didasarkan 3 hal yakni landasan yuridis bahwa keikutsertaan perempuan dalam proses politik hingga menduduki jabatan DPRD berdasarkan undang-udang No 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, sedangkan secara sosiologis keberadaan perempuan di DPRD Kota makassar merupakan salah satu bentuk emansipasi wanita , dan secara filosofis bahwa keberadaan perempuan di DPRD Kota makassar adalah bentuk keadilan dari segi perwakilan karena dengan keberadaan perempuan di DPRD maka aspirasi perempuan akan betul-betul diperjuangkan. 2). Bahwa urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan perempuan hanya dimengerti oleh sesama perempuan, sehingga peran perempuan dalam membentuk peraturan daerah sangat urgent agar kepentingan-kepentingan perempuan juga terserap dalam perda tersebut. Salah satu peran anggota DPRD perempuan dengan menjadi ketua pansus pembentukan peraturan daerah tentang air susu ibu (ASI)
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
