Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Darwis, Darwis
Rumzi, Samin
Edy, Akhyary
Rumzi, Samin
Edy, Akhyary
Subject
362.7 Problems and Services to Young People/Permasalahan dan Layanan kepada Anak dan Remaja
Datestamp
2021-07-26 07:41:31
Abstract :
Salah satu yang menjadi permasalahan Publik di Indonesia Khususnya dibidang Kesejahteraan Sosial saat ini adalah Masalah Penanggulangan Program Anak Jalanan. Tujuan didalam penelitian ini adalah Untuk Melihat implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kabupaten karimun serta melihat faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Informan terdiri dari Bupati, Kadis Sosial, Stol PP, Masyarakat dan anak jalanan. Penelitian dengan menggunakan teknikan Deskriptif dengan pendekatan kualitiatif. Hasil penelitian dapat dilihat pada indikator Ukuran dan tujuan kebijakan dalam menanggulangi anak jalanan di karimun harus diperhatikan penerapan dari kebijakan yang dibuat oleh pemeritah Daerah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat, apakah ukuran dan tujuan daripada kebijakan itu sendiri sudah jelas tujuannya atau masih abu-abu dalam pelaksanaannya. Indikator Karakteristik agen pelaksana Sebagai Pelaksana dari sebuah kebijakan publik yang berusaha untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, merubah perilaku dan tingkah laku manusia, serta mewujudkan keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat. Indikator sumber daya Dinas Sosial sendiri masih terbilang kurang. Dari segi sumber daya manusia hanya ada 33 orang yang terdiri dari 6 anggota satpol pp, 6 polisi dan 21 orang. Indikator Komunikasi dan koordinasi Dinas Sosial dengan pihak yang sebetulnya dapat terlibat juga masih kurang, terbukti yang masih berperan aktif melakukan rehabilitasi hanya BNN padahal Dinas Sosial sendiri mengakui bahwa mereka kekurangan tempat untuk melakukan pembinaan. Indiktor Lingkungan Sosial, ekonomi dan Politik peneliti menemukan masih adanya masyarakat kurang berperan aktif dalam mendukung Himbauan-himbauan penerapan kebijakan ini, terbukti masih banyak orang yang justru memberikan uang kepada anjal dan gepeng dengan alasan kasihan maupun agar mereka cepat pergi dan tidak mengganggu. Kesimpulan Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis belum ada yang dapat tercapai secara maksimal dikarenakan alokasi anggaran dalam mengatasi permasalahan sosial masih terbatas, karena sarana dan prasarana masih terbatas. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Penanggulangan, anak jalanan.
Salah satu yang menjadi permasalahan Publik di Indonesia Khususnya dibidang Kesejahteraan Sosial saat ini adalah Masalah Penanggulangan Program Anak Jalanan. Tujuan didalam penelitian ini adalah Untuk Melihat implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kabupaten karimun serta melihat faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Informan terdiri dari Bupati, Kadis Sosial, Stol PP, Masyarakat dan anak jalanan. Penelitian dengan menggunakan teknikan Deskriptif dengan pendekatan kualitiatif. Hasil penelitian dapat dilihat pada indikator Ukuran dan tujuan kebijakan dalam menanggulangi anak jalanan di karimun harus diperhatikan penerapan dari kebijakan yang dibuat oleh pemeritah Daerah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat, apakah ukuran dan tujuan daripada kebijakan itu sendiri sudah jelas tujuannya atau masih abu-abu dalam pelaksanaannya. Indikator Karakteristik agen pelaksana Sebagai Pelaksana dari sebuah kebijakan publik yang berusaha untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, merubah perilaku dan tingkah laku manusia, serta mewujudkan keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat. Indikator sumber daya Dinas Sosial sendiri masih terbilang kurang. Dari segi sumber daya manusia hanya ada 33 orang yang terdiri dari 6 anggota satpol pp, 6 polisi dan 21 orang. Indikator Komunikasi dan koordinasi Dinas Sosial dengan pihak yang sebetulnya dapat terlibat juga masih kurang, terbukti yang masih berperan aktif melakukan rehabilitasi hanya BNN padahal Dinas Sosial sendiri mengakui bahwa mereka kekurangan tempat untuk melakukan pembinaan. Indiktor Lingkungan Sosial, ekonomi dan Politik peneliti menemukan masih adanya masyarakat kurang berperan aktif dalam mendukung Himbauan-himbauan penerapan kebijakan ini, terbukti masih banyak orang yang justru memberikan uang kepada anjal dan gepeng dengan alasan kasihan maupun agar mereka cepat pergi dan tidak mengganggu. Kesimpulan Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis belum ada yang dapat tercapai secara maksimal dikarenakan alokasi anggaran dalam mengatasi permasalahan sosial masih terbatas, karena sarana dan prasarana masih terbatas. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Penanggulangan, anak jalanan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
