IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI KOTA TANJUNGPINANG
(STUDI KASUS PEMBANGUNAN GEREJA KOMPLEK D’GREEN CITY)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Ilham, Chairi Mubaroq
Imam, Yudhi Prastya
Fitri, Kurnianingsih
Imam, Yudhi Prastya
Fitri, Kurnianingsih
Subject
207.5 Religious Education/Pendidikan Keagamaan, Pendidikan Agama
Datestamp
2021-07-26 08:00:21
Abstract :
Rumah ibadah bagi masyarakat Indonesia bukan hanya dimaknai sekedar simbol keagamaan saja, meskipun begitu saat ini terdapat kasus yang sering dijumpai di Kota Tanjungpinang yaitu masalah pendirian rumah ibadah permanen dalam suatu wilayah yang tidak atau belum memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri sehingga izin pendirian rumah ibadah tersebut tidak mendapat rekomendasi baik dari Kementerian Agama Kota Tanjungpinang maupun dari FKUB Kota Tanjungpinang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan pendirian rumah ibadah di Kota Tanjungpinang khususnya realisasi dari pendirian rumah ibadah, serta faktor penghambat yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pendirian rumah ibadah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskripktif dengan informan sebanyak 6 orang serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam ukuran kebijakan, pada Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Forum Komunikasi Umat Beragama dan Pendirian Rumah ibadah, pada pasal-pasal didalam Pergub yang mana dalam hal ini persyaratan rekomendasi wewenang tiap intansi terkait untuk melakukan rekomendasi yang masih belum cukup jelas. Dari sumber kebijakan kekurangan sumber daya finansial yang ada di FKUB salah satu penyebab kebijakan tidak berjalan dengan semestinya. Dari komunikasi antar organisasi, FKUB Kota Tanjungpinang memiliki komunikasi yang terbuka terhadap umat beragama dalam melakukan pendirian rumah ibadah. Dari karakteristik agen pelaksana, FKUB Kota Tanjungpinang memiliki karakteristik badan pelaksana dalam melakukan rekomendasi pendirian rumah ibadah. kecenderungan para pelaksana melakukan hal yang sama dengan peraturan Bersama Menteri dengan melihat persyaratan administrasi, namun dalam melakukan prosedur persyaratan administrasi masyarakat masih belum memahami prosedur persyaratan administrasi. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik, kondisi lingkungan politik dapat mengakibatkan perubahan kebijakan dalam pendirian rumah ibadah tersebut, kesimpulan penelitian bahwa di dalam implementasi kebijakan pendirian rumah ibadah di Kota Tanjungpinang masih adanya permasalahan yang terjadi dalam pendirian rumah ibadah dalam penelitian ini, saran umum tersebut ialah dengan membangun toleransi umat beragama. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Rekomendasi, Pendirian Rumah Ibadah
Rumah ibadah bagi masyarakat Indonesia bukan hanya dimaknai sekedar simbol keagamaan saja, meskipun begitu saat ini terdapat kasus yang sering dijumpai di Kota Tanjungpinang yaitu masalah pendirian rumah ibadah permanen dalam suatu wilayah yang tidak atau belum memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri sehingga izin pendirian rumah ibadah tersebut tidak mendapat rekomendasi baik dari Kementerian Agama Kota Tanjungpinang maupun dari FKUB Kota Tanjungpinang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan pendirian rumah ibadah di Kota Tanjungpinang khususnya realisasi dari pendirian rumah ibadah, serta faktor penghambat yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pendirian rumah ibadah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskripktif dengan informan sebanyak 6 orang serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam ukuran kebijakan, pada Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Forum Komunikasi Umat Beragama dan Pendirian Rumah ibadah, pada pasal-pasal didalam Pergub yang mana dalam hal ini persyaratan rekomendasi wewenang tiap intansi terkait untuk melakukan rekomendasi yang masih belum cukup jelas. Dari sumber kebijakan kekurangan sumber daya finansial yang ada di FKUB salah satu penyebab kebijakan tidak berjalan dengan semestinya. Dari komunikasi antar organisasi, FKUB Kota Tanjungpinang memiliki komunikasi yang terbuka terhadap umat beragama dalam melakukan pendirian rumah ibadah. Dari karakteristik agen pelaksana, FKUB Kota Tanjungpinang memiliki karakteristik badan pelaksana dalam melakukan rekomendasi pendirian rumah ibadah. kecenderungan para pelaksana melakukan hal yang sama dengan peraturan Bersama Menteri dengan melihat persyaratan administrasi, namun dalam melakukan prosedur persyaratan administrasi masyarakat masih belum memahami prosedur persyaratan administrasi. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik, kondisi lingkungan politik dapat mengakibatkan perubahan kebijakan dalam pendirian rumah ibadah tersebut, kesimpulan penelitian bahwa di dalam implementasi kebijakan pendirian rumah ibadah di Kota Tanjungpinang masih adanya permasalahan yang terjadi dalam pendirian rumah ibadah dalam penelitian ini, saran umum tersebut ialah dengan membangun toleransi umat beragama. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Rekomendasi, Pendirian Rumah Ibadah
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
