POLA KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN DESA WISATA EKANG ANCULAI
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Muhammad, Arif Hariyanto
Agus, Hendrayady
Edison, Edison
Agus, Hendrayady
Edison, Edison
Subject
303.33. Kontrol Sosial
Datestamp
2021-07-26 08:52:00
Abstract :
Kemitraan atau kerjasama pemerintah ? swasta menjadi hal yang sangat diperlukan sejak era Otonomi Daerah mulai diberlakukan disetiap daerah baik kota maupun kabupaten di Indonesia. Kemitraan pemerintah dan swasta dimaksudkan untuk mengurangi beban pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari adanya upaya daerah Kabupaten Bintan diDesa Ekang Anculai yang memulai kerja sama dengan pihak swasta oleh PT. TUNAS PRATIWI NUSANTARA dalam membangun daerah wisata yang berada diDesa Ekang Anculai. Pengambilan data dan informasi tentang adanya pola kemitraan dalam pembangunan desa wisata ekang anculai menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang diperoleh dengan cara menganalisis hasil wawancara langsung dengan informan yang berjumlah 5 orang dengan 4 orang dari pihak pemerintah dan 1 lainnya dari pihak swasta. Teori yang digunakan adalah teori kemitraan yang menjelaskan bahwa kemitraan pemerintah-swasta dipahami sebagai sebuah proyek atau kegiatan tertentu, dalam manajemen atau bentuk organisasi kebijakan atau pernyataan mengenai peran pemerintah dalam perekonomian. Dari hasil wawancara tersebut kemudian di analisis terdapat beberapa pola kemitraan dalam pembangunan desa wisata ekang anculai. Kemitraan pemerintah ? swasta di Kabupaten Bintan Desa Ekang Anculai tentang pembangunan daerah berbasis daya saing diidentifikasikan adanya struktur pemerintahan dan fungsi atau peran jejaring antar aktor-aktor dalam mewujudkan pembangunan yang dimaksud tersebut. Pemerintah menjalankan tugas sebagai pembuat dan pelaksana dari kebijakan tersebut sedangkan pihak swasta dibuat sebagai tempat atau wadah dalam pelaksanaannya. Dikarenakan segala keputusan mengenai pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pengoprasian, manajemen dan pengaturan baik seluruh maupun sebagian kawasan termasuk fasilitasnya merupakan hak mutlak dipegang oleh pihak swasta sepenuhnya, pihak BUMDesa tidak boleh ikut campur dalam hal ini kecuali hanya memberi saran dan masukan menurut kebijakan setempat kepada pihak swasta selaku pengelola. Hal ini membuat hasil dan tujuan yang ingin dicapai tidak konkret dan terkesan tidak membawa pengaruh yang berarti di Desa Ekang Anculai. Kata Kunci : Kemitraan, Pembangunan dan Desa wisata
Kemitraan atau kerjasama pemerintah ? swasta menjadi hal yang sangat diperlukan sejak era Otonomi Daerah mulai diberlakukan disetiap daerah baik kota maupun kabupaten di Indonesia. Kemitraan pemerintah dan swasta dimaksudkan untuk mengurangi beban pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari adanya upaya daerah Kabupaten Bintan diDesa Ekang Anculai yang memulai kerja sama dengan pihak swasta oleh PT. TUNAS PRATIWI NUSANTARA dalam membangun daerah wisata yang berada diDesa Ekang Anculai. Pengambilan data dan informasi tentang adanya pola kemitraan dalam pembangunan desa wisata ekang anculai menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang diperoleh dengan cara menganalisis hasil wawancara langsung dengan informan yang berjumlah 5 orang dengan 4 orang dari pihak pemerintah dan 1 lainnya dari pihak swasta. Teori yang digunakan adalah teori kemitraan yang menjelaskan bahwa kemitraan pemerintah-swasta dipahami sebagai sebuah proyek atau kegiatan tertentu, dalam manajemen atau bentuk organisasi kebijakan atau pernyataan mengenai peran pemerintah dalam perekonomian. Dari hasil wawancara tersebut kemudian di analisis terdapat beberapa pola kemitraan dalam pembangunan desa wisata ekang anculai. Kemitraan pemerintah ? swasta di Kabupaten Bintan Desa Ekang Anculai tentang pembangunan daerah berbasis daya saing diidentifikasikan adanya struktur pemerintahan dan fungsi atau peran jejaring antar aktor-aktor dalam mewujudkan pembangunan yang dimaksud tersebut. Pemerintah menjalankan tugas sebagai pembuat dan pelaksana dari kebijakan tersebut sedangkan pihak swasta dibuat sebagai tempat atau wadah dalam pelaksanaannya. Dikarenakan segala keputusan mengenai pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pengoprasian, manajemen dan pengaturan baik seluruh maupun sebagian kawasan termasuk fasilitasnya merupakan hak mutlak dipegang oleh pihak swasta sepenuhnya, pihak BUMDesa tidak boleh ikut campur dalam hal ini kecuali hanya memberi saran dan masukan menurut kebijakan setempat kepada pihak swasta selaku pengelola. Hal ini membuat hasil dan tujuan yang ingin dicapai tidak konkret dan terkesan tidak membawa pengaruh yang berarti di Desa Ekang Anculai. Kata Kunci : Kemitraan, Pembangunan dan Desa wisata
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
