IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENUMPANG YANG TIDAK MEMILIKI KARCIS DALAM KEGIATAN PENGANGKUTAN LAUT (Studi di PT.PELNI Kantor Cabang Tanjungpinang)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
EDY, GUNAWAN
Marnia, Rani
Lia, Nuraini
Marnia, Rani
Lia, Nuraini
Subject
341.48 Human Rights/Hak Asasi Manusia, HAM
Datestamp
2021-07-27 06:37:55
Abstract :
Penelitian ini berjudul Implikasi Hukum Terhadap Penumpang Yang Tidak Memiliki Karcis Dalam Kegiatan Pengangkutan Laut berlokasi di daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui perusahaan PT.Pelayaran Nasional Indonesia atau PT.PELNI (persero) Kantor Cabang Tanjungpinang. Dalam kegiatan pengangkutan diperairan dan/atau laut masih ditemukan sejumlah penumpang yang tidak memiliki karcis penumpang sebagai bukti adanya suatu perjanjian pengangkutan sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan tentang kepemilikan karcis penumpang di PT.PELNI (persero) dan untuk mengetahui akibat hukum bagi penumpang yang tidak memiliki karcis penumpang dalam kegiatan pengangkutan laut menurut perusahaan PT.PELNI (persero). Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif, menggunakan pendekatan undangundang serta sifat penelitiannya termasuk kedalam penelitian preskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara dan observasi kepada pihak terkait. berikut hasil penelitian yang dilakukan yaitu : 1) Pengaturan kepemilikan karcis di PT.PELNI (Persero) terdiri dari 20 poin yang mengatur tentang kewajiban penumpang memiliki karcis. Dalam kegiatannya masih terdapat kendala disebabkan internal perusahaan PT.PELNI (persero) maupun pihak eksternal, sebagai contoh yaitu pihak oknum pengangkut masih melakukan pengangkutan terhadap penumpang yang tidak memiliki karcis penumpang. Pihak pengangkut sepenuhnya bertanggungjawab terhadap keberadaan penumpang yang tidak memiliki karcis. 2) Akibat hukum bagi Penumpang yang tidak memiliki karcis penumpang yaitu diturunkan di pelabuhan, disita barang bawaan, di pekerjakan sampai tempat tujuan dan terakhir di masukkan ke dalam sel kapal karena dikhawatirkan melakukan tindak kejahatan yang merugikan penumpang lainnya penumpang tersebut juga tidak mendapatkan haknya untuk mengklaim ansuransi serta pihak perusahaan bisa dibebaskan dari tanggung jawabnya. Kata Kunci: Pengangkutan Laut, Karcis Penumpang, Kegiatan Pengangkutan.
Penelitian ini berjudul Implikasi Hukum Terhadap Penumpang Yang Tidak Memiliki Karcis Dalam Kegiatan Pengangkutan Laut berlokasi di daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui perusahaan PT.Pelayaran Nasional Indonesia atau PT.PELNI (persero) Kantor Cabang Tanjungpinang. Dalam kegiatan pengangkutan diperairan dan/atau laut masih ditemukan sejumlah penumpang yang tidak memiliki karcis penumpang sebagai bukti adanya suatu perjanjian pengangkutan sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan tentang kepemilikan karcis penumpang di PT.PELNI (persero) dan untuk mengetahui akibat hukum bagi penumpang yang tidak memiliki karcis penumpang dalam kegiatan pengangkutan laut menurut perusahaan PT.PELNI (persero). Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif, menggunakan pendekatan undangundang serta sifat penelitiannya termasuk kedalam penelitian preskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara dan observasi kepada pihak terkait. berikut hasil penelitian yang dilakukan yaitu : 1) Pengaturan kepemilikan karcis di PT.PELNI (Persero) terdiri dari 20 poin yang mengatur tentang kewajiban penumpang memiliki karcis. Dalam kegiatannya masih terdapat kendala disebabkan internal perusahaan PT.PELNI (persero) maupun pihak eksternal, sebagai contoh yaitu pihak oknum pengangkut masih melakukan pengangkutan terhadap penumpang yang tidak memiliki karcis penumpang. Pihak pengangkut sepenuhnya bertanggungjawab terhadap keberadaan penumpang yang tidak memiliki karcis. 2) Akibat hukum bagi Penumpang yang tidak memiliki karcis penumpang yaitu diturunkan di pelabuhan, disita barang bawaan, di pekerjakan sampai tempat tujuan dan terakhir di masukkan ke dalam sel kapal karena dikhawatirkan melakukan tindak kejahatan yang merugikan penumpang lainnya penumpang tersebut juga tidak mendapatkan haknya untuk mengklaim ansuransi serta pihak perusahaan bisa dibebaskan dari tanggung jawabnya. Kata Kunci: Pengangkutan Laut, Karcis Penumpang, Kegiatan Pengangkutan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
