ANALISIS YURIDIS PERAN KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT SERTA UPAYA NEGARA TERHADAP PENANGANAN KERUGIAN ATAS UTANG PAJAK (Studi Kasus Kepailitan PT Gunung Kijang Jaya Lestari)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
MUHAMMAD ABDI BAIHAQI, ABDI BAIHAQI
Suryadi, Suryadi
PERY, REHENDRA SUCIPTA
Suryadi, Suryadi
PERY, REHENDRA SUCIPTA
Subject
320 Political dan Government Science/Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
Datestamp
2021-07-27 09:19:44
Abstract :
UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada dasarnya sudah menjelaskan bagaimana peran kurator dalam pemberesan harta kekayaan perusahaan, Menarik penjelasan di atas bahwasanya terkait kepailitan, penulis mendapatkan subjek hukum dalam keadaan pailit yakni PT Gunung Kijang Jaya Lestari. PT Gunung Kijang Jaya Lestari tersebut telah pailit sejak tahun 2015 yang mana PT tersebut telah mengajukan permohonan pailitnya kepada Pengadilan Niaga yang berada di Medan, dan PT tersebut-pun mendapatkan penetapan pailit dari Pengadilan Niaga yang menetapkan PT Gunung Kijang Jaya Lestari dalam status Pailit dan Pengadilan Niaga Medan-pun juga mengeluarkan status pailit dalam Insolvensi pada PT Gunung Kijang Jaya Lestari serta menunjuk Tim Kurator untuk membereskan Harta pailit PT Gunung Kijang Jaya Lestari. Pada tahun 2015 s/d 2017 terjadi konflik antara PT Gunung Kijang Jaya Lestari sebagai debitur dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan sebagai kreditur preferen terkait permasalahan hutang pajak, yang mana permasalahan tersebut sampai menyandara komisaris dan direktur utama PT Gunung Kijang Jaya Lestari. Adapun penyelesaian masalah pada kasus ini terletak bagaimana tugas dan wewenang kurator dalam membereskan harta pailit tersebut, apakah sesuai dengan UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kedua, bagaimana upaya negara dalam menyelesaikan perkara atas utang pajak PT. Gunung Kijang Jaya Lestari jika menggunakan prinsip debt forgivness dan dilanjutkan dengan prinsip fresh start. Kata Kunci: Debt forgivness, Fresh Start, Kurator, Utang Pajak, Pailit
UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada dasarnya sudah menjelaskan bagaimana peran kurator dalam pemberesan harta kekayaan perusahaan, Menarik penjelasan di atas bahwasanya terkait kepailitan, penulis mendapatkan subjek hukum dalam keadaan pailit yakni PT Gunung Kijang Jaya Lestari. PT Gunung Kijang Jaya Lestari tersebut telah pailit sejak tahun 2015 yang mana PT tersebut telah mengajukan permohonan pailitnya kepada Pengadilan Niaga yang berada di Medan, dan PT tersebut-pun mendapatkan penetapan pailit dari Pengadilan Niaga yang menetapkan PT Gunung Kijang Jaya Lestari dalam status Pailit dan Pengadilan Niaga Medan-pun juga mengeluarkan status pailit dalam Insolvensi pada PT Gunung Kijang Jaya Lestari serta menunjuk Tim Kurator untuk membereskan Harta pailit PT Gunung Kijang Jaya Lestari. Pada tahun 2015 s/d 2017 terjadi konflik antara PT Gunung Kijang Jaya Lestari sebagai debitur dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan sebagai kreditur preferen terkait permasalahan hutang pajak, yang mana permasalahan tersebut sampai menyandara komisaris dan direktur utama PT Gunung Kijang Jaya Lestari. Adapun penyelesaian masalah pada kasus ini terletak bagaimana tugas dan wewenang kurator dalam membereskan harta pailit tersebut, apakah sesuai dengan UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kedua, bagaimana upaya negara dalam menyelesaikan perkara atas utang pajak PT. Gunung Kijang Jaya Lestari jika menggunakan prinsip debt forgivness dan dilanjutkan dengan prinsip fresh start. Kata Kunci: Debt forgivness, Fresh Start, Kurator, Utang Pajak, Pailit
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
