TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSIBERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 3 / PID.SUS-TPK / 2018 / PN TPG ( STUDI PIDANA UANG PENGGANTI )
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Rusman, Rusman
Pery, Rehendra Sucipta
Heni, Widiyanti
Pery, Rehendra Sucipta
Heni, Widiyanti
Subject
340 Law/Ilmu Hukum
Datestamp
2021-07-27 10:13:44
Abstract :
Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) sehingga pengembalian harta kekayaan Negara diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pembayaran uang pengganti maka Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dalam rangka memberikan pemahaman yang sama kepada penegak hukum khususnya Hakim dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Uang Pengganti kepada Terdakwa Korupsi. Permasalahan dalam skripsi ini, yaitu: Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan No.3/Pid.SusTPK/2018/PNTpg terhadap pembayaran uang pengganti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif-kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Hakim dalam memutuskan perkara No.3/Pid.SusTPK/2018/PNTpg dalam mempidanakan pidana uang pengganti tidak tepat sebagian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam tindak Pidana Korupsi sehingga Putusan Pidana Uang Pengganti dalam perkara tersebut tidak efektik. Kata Kunci : Korupsi; Perma Uang Pengganti; Pidana Uang Pengganti;tidak efektif
Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) sehingga pengembalian harta kekayaan Negara diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pembayaran uang pengganti maka Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dalam rangka memberikan pemahaman yang sama kepada penegak hukum khususnya Hakim dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Uang Pengganti kepada Terdakwa Korupsi. Permasalahan dalam skripsi ini, yaitu: Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan No.3/Pid.SusTPK/2018/PNTpg terhadap pembayaran uang pengganti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif-kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Hakim dalam memutuskan perkara No.3/Pid.SusTPK/2018/PNTpg dalam mempidanakan pidana uang pengganti tidak tepat sebagian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam tindak Pidana Korupsi sehingga Putusan Pidana Uang Pengganti dalam perkara tersebut tidak efektik. Kata Kunci : Korupsi; Perma Uang Pengganti; Pidana Uang Pengganti;tidak efektif
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
