Implementasi Tugas dan Tanggungjawab Penyelenggara Pemilu dalam Penetapan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Walikota 2018 Di Kota Tanjungpinan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
BIMA, PUTRA DEVIN
Dewi, Haryanti
Hendra, Arjuna
Dewi, Haryanti
Hendra, Arjuna
Subject
320 Political dan Government Science/Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
Datestamp
2021-07-28 06:03:41
Abstract :
KPU Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Komisi Pemilihan umum yang dikeluarkan. Salah satu tahapan yang sangat krusial dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Pemutakhiran daftar pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui daftar Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Dan yang berwenang dalam hal pemutakhiran data adalah KPU beserta jajarannya terutama adalah PPDP sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2017. Dalam hal ini dilakukan pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih yang diterima oleh PPDP untuk memverifikasi secara faktual terhadap daftar pemilih tersebut. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan tanggungjawab penyelenggara pemilu dalam penyediaan daftar pemilih sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2017 pada Bab III tentang pemutakhiran data pemilih. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan. Sumber data yang digunakan adalah data hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan masih ada tugas dan tanggungjawab penyelenggara pemilu yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan sehingga daftar pemilih tersebut tidak memenuhi tiga prinsip dalam penyusunan daftar pemilih yaitu akurat, mutakhir dan komprehensif. Hal dimulai dari kegiatan coklit yang dilakukan oleh PPDP tidak maksimal. Ditambah lagi kurangnya monitoring secara ketat yang dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang. Maka akibat hukum yang muncul adalah hilangnya hak pilih rakyat lalu juga berdampak pada pendistribusian surat suara. Hal ini juga melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilu. Hal ini membuktikan kalau tidak terlaksananya dengan maksimal tugas dan tanggung jawab penyelenggara pilkada. Kata Kunci: Pemutakhiran Data Pemilih, Coklit, PPDP, , Penyelenggara Pemilu, Tugas dan Tanggungjawab
KPU Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Komisi Pemilihan umum yang dikeluarkan. Salah satu tahapan yang sangat krusial dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Pemutakhiran daftar pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui daftar Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Dan yang berwenang dalam hal pemutakhiran data adalah KPU beserta jajarannya terutama adalah PPDP sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2017. Dalam hal ini dilakukan pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih yang diterima oleh PPDP untuk memverifikasi secara faktual terhadap daftar pemilih tersebut. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan tanggungjawab penyelenggara pemilu dalam penyediaan daftar pemilih sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2017 pada Bab III tentang pemutakhiran data pemilih. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan. Sumber data yang digunakan adalah data hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan masih ada tugas dan tanggungjawab penyelenggara pemilu yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan sehingga daftar pemilih tersebut tidak memenuhi tiga prinsip dalam penyusunan daftar pemilih yaitu akurat, mutakhir dan komprehensif. Hal dimulai dari kegiatan coklit yang dilakukan oleh PPDP tidak maksimal. Ditambah lagi kurangnya monitoring secara ketat yang dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang. Maka akibat hukum yang muncul adalah hilangnya hak pilih rakyat lalu juga berdampak pada pendistribusian surat suara. Hal ini juga melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilu. Hal ini membuktikan kalau tidak terlaksananya dengan maksimal tugas dan tanggung jawab penyelenggara pilkada. Kata Kunci: Pemutakhiran Data Pemilih, Coklit, PPDP, , Penyelenggara Pemilu, Tugas dan Tanggungjawab
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
