PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BATAM TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH DEVELOPER PERUMAHAN DI BATAM (STUDI PUTUSAN BPSK No : 025/PK-ARB/BPSK/IX/2017)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Cendrawaty, Emelda Simamora
Suryadi, Suryadi
Hendra, Arjuna
Suryadi, Suryadi
Hendra, Arjuna
Subject
320 Political dan Government Science/Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
Datestamp
2021-07-28 06:07:08
Abstract :
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan suatu badan bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang bersifat eksklusif di bidang perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab penghambat tidak terlaksananya eksekusi di Kota Batam. Dalam kasus ini terdapat permasalahan terkait dengan tidak terlaksananya eksekusi sehingga pihak pemohon merasa dirugikan dan melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori system hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum Normatif-Empiris. Penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa pelaksanaan eksekusi penyelesaian sengketa perkara perdata. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan BPSK bersifat Final dan Binding menurut pasal 54 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen dan putusan BPSK tidak lagi dibawa ke pengadilan, karena pengadilan negeri tidak berwenang dalam hal memutus kembali sebuah perkara. Tetapi Pengadilan Negeri hanya berperan dalam melaksanakan fiat eksekusi . Kata Kunci: BPSK, Pelaksanaan Eksekusi, peran Pengadilan Negeri
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan suatu badan bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang bersifat eksklusif di bidang perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab penghambat tidak terlaksananya eksekusi di Kota Batam. Dalam kasus ini terdapat permasalahan terkait dengan tidak terlaksananya eksekusi sehingga pihak pemohon merasa dirugikan dan melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori system hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum Normatif-Empiris. Penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa pelaksanaan eksekusi penyelesaian sengketa perkara perdata. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan BPSK bersifat Final dan Binding menurut pasal 54 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen dan putusan BPSK tidak lagi dibawa ke pengadilan, karena pengadilan negeri tidak berwenang dalam hal memutus kembali sebuah perkara. Tetapi Pengadilan Negeri hanya berperan dalam melaksanakan fiat eksekusi . Kata Kunci: BPSK, Pelaksanaan Eksekusi, peran Pengadilan Negeri
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
