Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Warung Internet Yang Melakukan Intersepsi Atas Komputer Yang Digunakan Oleh Pengguna Jasa. Studi Kasus Kota Tanjungpinang.
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Deny, Crysyanto Tampubolon
Dewi, Haryanti
Hendra, Arjuna
Dewi, Haryanti
Hendra, Arjuna
Subject
340 Law/Ilmu Hukum
Datestamp
2021-07-28 06:10:33
Abstract :
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya sudah menjelaskan bahwa intersepsi hanya dapat dilakukan demi kepentingan penegakan hukum. Menarik penjelasan diatas terkait dengan intersepsi jikalau salah dalam penggunaaanya yang dilakukan masyarakat pada umumnya maka dapat melanggar pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun penyelesaian kasus ini melihat pada pandangan hukum terhadap perbuatan intersepsi pelaku usaha warung internet untuk mengintersepsi komputer yang digunakan oleh pengguna jasa dan bagaimana pertanggungjawaban pidana jikalau pelaku usaha warung internet melakukan perbuatan intersepsi atas komputer yang digunakan oleh pengguna jasa. Pelaku usaha warnet melalui aplikasi cyberindo dapat melakukan pengawasan dengan bentuk melihat komputer pengguna jasa, kewenangan tersebut harus diperhatikan agar tidak menjadi suatu kesempatan melakukan perbuatan yang tercela. Penulis mendapatkan peristiwa hukum yaitu pelaku usaha warung internet yang melakukan perbuatan pengawasan terhadap komputer yang digunakan oleh pengguna jasa dengan menggunakan aplikasi cyberindo. Perbuatan intersepsi yang dilakukan jika merusak dan merubah merupakan suatu perbuatan yang disebut cracking dan wiretrapping karena telah masuk dan melakukan perbuatan merusak. Penulis menggunakan Penelitian hukum normatif, Pendekatan perundang-undangan, analisis kualitatif, dan data sekunder untuk membantu menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi. Perbuatan intersepsi tersebut dapat melanggar ketentuan peraturan perundangundangan dan norma hukum yang berlaku dimasyarakat jikalau terpenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dalam hukum pidana untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana juga harus melihat elemen kesalahan atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Implementasi pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan suatu aturan yang mengatur terkait dengan intersepsi dan sanksi hukum pidana. Maka pada dasarnya kewenangan pengawasan yang dilakukan jangan dijadikan suatu peluang untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Kata kunci : Intersepsi, Cyberindo, Komputer, Pertanggungjawaban pidana
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya sudah menjelaskan bahwa intersepsi hanya dapat dilakukan demi kepentingan penegakan hukum. Menarik penjelasan diatas terkait dengan intersepsi jikalau salah dalam penggunaaanya yang dilakukan masyarakat pada umumnya maka dapat melanggar pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun penyelesaian kasus ini melihat pada pandangan hukum terhadap perbuatan intersepsi pelaku usaha warung internet untuk mengintersepsi komputer yang digunakan oleh pengguna jasa dan bagaimana pertanggungjawaban pidana jikalau pelaku usaha warung internet melakukan perbuatan intersepsi atas komputer yang digunakan oleh pengguna jasa. Pelaku usaha warnet melalui aplikasi cyberindo dapat melakukan pengawasan dengan bentuk melihat komputer pengguna jasa, kewenangan tersebut harus diperhatikan agar tidak menjadi suatu kesempatan melakukan perbuatan yang tercela. Penulis mendapatkan peristiwa hukum yaitu pelaku usaha warung internet yang melakukan perbuatan pengawasan terhadap komputer yang digunakan oleh pengguna jasa dengan menggunakan aplikasi cyberindo. Perbuatan intersepsi yang dilakukan jika merusak dan merubah merupakan suatu perbuatan yang disebut cracking dan wiretrapping karena telah masuk dan melakukan perbuatan merusak. Penulis menggunakan Penelitian hukum normatif, Pendekatan perundang-undangan, analisis kualitatif, dan data sekunder untuk membantu menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi. Perbuatan intersepsi tersebut dapat melanggar ketentuan peraturan perundangundangan dan norma hukum yang berlaku dimasyarakat jikalau terpenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dalam hukum pidana untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana juga harus melihat elemen kesalahan atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Implementasi pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan suatu aturan yang mengatur terkait dengan intersepsi dan sanksi hukum pidana. Maka pada dasarnya kewenangan pengawasan yang dilakukan jangan dijadikan suatu peluang untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Kata kunci : Intersepsi, Cyberindo, Komputer, Pertanggungjawaban pidana
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
