PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LAUT DIPERAIRAN BATAM (STUDI PADA KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
MAHESA, KHOLIQ
Dewi, Haryanti
Ayu, Efritadewi
Dewi, Haryanti
Ayu, Efritadewi
Subject
340 Law/Ilmu Hukum
Datestamp
2021-07-28 06:42:14
Abstract :
Berdasarkan data KPLP terhadap pencemaran laut dari tahun 2019-2020 sebanyak 3 kasus yang masuk ke KPLP batam . Sesuai dengan amanat Undang-Undang terhadap pencemaran laut . Salah satu instansi yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran laut daerah batam adalah KPLP, berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi permasalah penelitian adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pencemaran laut yang dilakukan oleh KPLP batam. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum oleh KPLP batam terhadap pencemaran laut di perairan batam. Metode penelitian ini menggunakan hukum normative. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Penegak hukum telah melakukan upaya pencegahan guna memperbaiki lingkungan sekitar. Dalam penegakan hukum pidana faktor-faktor kendala yang dihadapi oleh Penegak Hukum yaitu faktor Undang-Undang, Penegak Hukum, Sarana atau fasilitas. Dasar hukum terhadap pelaku pencemaran laut di perairan batam dalam hukum nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan UndangUndang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai aturan khusus. Kesimpulan dari hasil penelitian ini dalam Penegakan hukum pidana terhadap pencemaran laut diperairan batam bahwasannya Peraturan nasional yang mengatur mengenai pencemaran laut oleh kapal adalah UU No. 32/2009, dan UU No. 17/2008. Adapun masing-masing peraturan perundang-undangan melahirkan pejabat penegak hukum yang berbeda, dan instrumen penegakan hukum yang berbeda. Terkait dengan penanggulangan pencemaran laut pihak yang berwenang untuk menanganinya adalah Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau bupati/walikota (UU No. 32/2009), dan KPLP (UU No. 17/2008. Namun demikian persoalan ketidakharmonisasian ini dapat saja diatasi seandainya terdapat koordinasi yang baik di antara pejabat penegakan hukum. penegakan hukum pidana tidak hanya terbatas pada bidang pelayaran tetapi juga terkait dengan lingkungan hidup. Kata Kunci :Penegakan hukum pidana , pencemaran laut , kesatuan penjagaan laut dan pantai (KPLP)
Berdasarkan data KPLP terhadap pencemaran laut dari tahun 2019-2020 sebanyak 3 kasus yang masuk ke KPLP batam . Sesuai dengan amanat Undang-Undang terhadap pencemaran laut . Salah satu instansi yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran laut daerah batam adalah KPLP, berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi permasalah penelitian adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pencemaran laut yang dilakukan oleh KPLP batam. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum oleh KPLP batam terhadap pencemaran laut di perairan batam. Metode penelitian ini menggunakan hukum normative. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Penegak hukum telah melakukan upaya pencegahan guna memperbaiki lingkungan sekitar. Dalam penegakan hukum pidana faktor-faktor kendala yang dihadapi oleh Penegak Hukum yaitu faktor Undang-Undang, Penegak Hukum, Sarana atau fasilitas. Dasar hukum terhadap pelaku pencemaran laut di perairan batam dalam hukum nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan UndangUndang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai aturan khusus. Kesimpulan dari hasil penelitian ini dalam Penegakan hukum pidana terhadap pencemaran laut diperairan batam bahwasannya Peraturan nasional yang mengatur mengenai pencemaran laut oleh kapal adalah UU No. 32/2009, dan UU No. 17/2008. Adapun masing-masing peraturan perundang-undangan melahirkan pejabat penegak hukum yang berbeda, dan instrumen penegakan hukum yang berbeda. Terkait dengan penanggulangan pencemaran laut pihak yang berwenang untuk menanganinya adalah Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau bupati/walikota (UU No. 32/2009), dan KPLP (UU No. 17/2008. Namun demikian persoalan ketidakharmonisasian ini dapat saja diatasi seandainya terdapat koordinasi yang baik di antara pejabat penegakan hukum. penegakan hukum pidana tidak hanya terbatas pada bidang pelayaran tetapi juga terkait dengan lingkungan hidup. Kata Kunci :Penegakan hukum pidana , pencemaran laut , kesatuan penjagaan laut dan pantai (KPLP)
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
