PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK KHUSUS KAWASAN BEBAS OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2017 (STUDI PADA KECAMATAN BUKIT BESTARI)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Aida, Audina
Oksep, Adhyanto
Handrizal, Handrizal
Oksep, Adhyanto
Handrizal, Handrizal
Subject
362.296 Tobacco Problems/Permasalahan Tembakau, Permasalahan Rokok
Datestamp
2021-07-28 07:48:51
Abstract :
Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) merupakan komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Di provinsi Kepulauan Riau, ada tiga wilayah yang dijadikan sebagai kawasan FTZ yaitu Batam, Bintan dan Karimun. Salah satu kebijakan yang diberikan terhadap kawasan bebas ini adalah dengan diberikannya izin usaha Rokok Khusus Kawasan Bebas. Namun, hal ini menjadi permasalahan di lapangan karena peredaran rokok khusus kawasan bebas di luar kawasan bebas yang tidak terkendali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang terhadap peredaran rokok khusus kawasan bebas. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan, maraknya peredaran rokok khusus kawasan bebas di luar kawasan bebas dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat, ketidakjelasan batas-batas dari kawasan bebas, pemberian kuota rokok oleh Badan Pengusahaan Kawasan wilayah Kota Tanjungpinang yang dianggap berlebihan, tingginya permintaan masyarakat terhadap rokok khusus kawasan karena harganya yang terjangkau. Upaya pengawasan telah dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai baik secara preventif dan represif guna meminimalisir pelanggaran, namun berdasarkan hasil penelitian, pengawasan tersebut masih belum berjalan secara optimal. Kata Kunci: Pengawasan, Rokok, Kawasan Bebas.
Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) merupakan komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Di provinsi Kepulauan Riau, ada tiga wilayah yang dijadikan sebagai kawasan FTZ yaitu Batam, Bintan dan Karimun. Salah satu kebijakan yang diberikan terhadap kawasan bebas ini adalah dengan diberikannya izin usaha Rokok Khusus Kawasan Bebas. Namun, hal ini menjadi permasalahan di lapangan karena peredaran rokok khusus kawasan bebas di luar kawasan bebas yang tidak terkendali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang terhadap peredaran rokok khusus kawasan bebas. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan, maraknya peredaran rokok khusus kawasan bebas di luar kawasan bebas dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat, ketidakjelasan batas-batas dari kawasan bebas, pemberian kuota rokok oleh Badan Pengusahaan Kawasan wilayah Kota Tanjungpinang yang dianggap berlebihan, tingginya permintaan masyarakat terhadap rokok khusus kawasan karena harganya yang terjangkau. Upaya pengawasan telah dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai baik secara preventif dan represif guna meminimalisir pelanggaran, namun berdasarkan hasil penelitian, pengawasan tersebut masih belum berjalan secara optimal. Kata Kunci: Pengawasan, Rokok, Kawasan Bebas.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
