PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA PDAM TIRTA KEPRI CABANG KIJANG TAHUN 2018-2019
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Dino, Mariano
Agus, Hendrayady
Yudhanto, Satyagraha Adiputra
Agus, Hendrayady
Yudhanto, Satyagraha Adiputra
Subject
363.61 Water Supply/Persediaan Air
Datestamp
2021-07-28 08:15:33
Abstract :
Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Tanjungpinang masih terjadi dan mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019; Tahun 2017 berjumlah 2 kasus, tahun 2018 berjumlah 6 kasus dan tahun 2019 berjumlah 13 kasus pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga korban. Peran pemerintah yaitu menjamin perlindungan terhadap anak yang dapat diwujudkan dengan melindungi dan memberikan hak-hak anak, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan penganiayaan. Penelitian ini mengetengahkan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan penanganan tindak pelecehan seksual terhadap anak. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kota Tanjungpinang ditangani melalui Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), yang masih dibawah naungan DP3APM Kota Tanjungpinang di bidang Perlindungan Perempuan dan Kemitraan. Dari hasil penelitian, dilihat dari peran tugas dan fungsi, dalam memberikan penanganan yang sudah terlaksana yaitu berkoordinasi dengan instansi terkait, pendampingan psikolog dan memberikan fasilitas sesuai kebutuhan korban anak, namun tidak semua korban anak diberikan pendampingan psikolog karena peran orang tua yang tidak memberikan dukungan dan menganggap anaknya baik-baik saja. Dan dalam memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana belum optimal, karena tidak adanya rumah aman atau rumah singgah dan saat ini masih menggunakan milik P2TP2A Provinsi Kepulauan Riau. P2TP2A saat ini pun sedang proses menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan kelembagaan untuk memberikan informasi dan penanganan kasus. Kata Kunci: Peran, Penanganan, Pelecehan Seksual Anak
Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Tanjungpinang masih terjadi dan mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019; Tahun 2017 berjumlah 2 kasus, tahun 2018 berjumlah 6 kasus dan tahun 2019 berjumlah 13 kasus pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga korban. Peran pemerintah yaitu menjamin perlindungan terhadap anak yang dapat diwujudkan dengan melindungi dan memberikan hak-hak anak, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan penganiayaan. Penelitian ini mengetengahkan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan penanganan tindak pelecehan seksual terhadap anak. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kota Tanjungpinang ditangani melalui Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), yang masih dibawah naungan DP3APM Kota Tanjungpinang di bidang Perlindungan Perempuan dan Kemitraan. Dari hasil penelitian, dilihat dari peran tugas dan fungsi, dalam memberikan penanganan yang sudah terlaksana yaitu berkoordinasi dengan instansi terkait, pendampingan psikolog dan memberikan fasilitas sesuai kebutuhan korban anak, namun tidak semua korban anak diberikan pendampingan psikolog karena peran orang tua yang tidak memberikan dukungan dan menganggap anaknya baik-baik saja. Dan dalam memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana belum optimal, karena tidak adanya rumah aman atau rumah singgah dan saat ini masih menggunakan milik P2TP2A Provinsi Kepulauan Riau. P2TP2A saat ini pun sedang proses menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan kelembagaan untuk memberikan informasi dan penanganan kasus. Kata Kunci: Peran, Penanganan, Pelecehan Seksual Anak
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
