PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PELAYARAN MELALUI PROSES PENYIDIKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
Total View This Week0

Institusion

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Author

Anggiat, Hutapea
Ayu, Efritadewi
Heni, Widiyani

Subject

345.05 Criminal Procedure/Hukum Acara Pidana 

Datestamp

2021-12-23 04:33:48 

Abstract :
KRI Kujang-642 melaksanakan pemeriksaan terhadap sebuah Kapal, yang bernama MV. Seaspan Fraser berbendera Hongkong. Saat akan di periksa oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kapal tidak memiliki dokumen perizinan untuk melakukan lego jangkar di Laut Teritorial Indonesia sehingga, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menduga Kapal berlayar tanpa izin di wilayah Laut Teritorial Indonesia, dan Kapal melanggar tata cara berlalu lintas di Laut dengan lego jangkar tanpa izin. Mengenai lamanya waktu penahanan terhadap Kapal menyebabkan, Pemilik Kapal pada saat itu melakukan komplain kepada Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut serta, membayar denda atas kasusnya. Untuk mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam melakukan penahanan terhadap Kapal. Untuk mengetahui proses penyidikan, yang dilakukan oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut terhadap, tindak pidana di bidang pelayaran. Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti merupakan jenis penelitian kualitatif, dan Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan Perundang-Undangan. Adapun, penegakan hukum yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut terlebih dahulu, harus melaporkan ke Komando Atas sehingga, membutuhkan waktu yang lama. Penahanan terhadap Kapal memakan waktu yang lama karena, penahanan terhadap Kapal telah dilakukan pada saat proses penyelidikan, dan pada saat proses penyidikan oleh Penyidik melalui penyitaan Kapal. Dalam proses penyidikan yang dilakukan, Penyidik melakukan penahanan terhadap Nahkoda, dan penyitaan Kapal serta, dokumen-dokumen Kapal. Mengenai kasus terhadap Kapal MV. Seaspen Fraser adalah Kapal Niaga, yang sebaiknya selesaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran hanya memuat prosedur pelaksanaan penegakan hukum pidana di bidang pelayaran, yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

File :
Anggiat Hutapea_160574201048_Ilmu Hukum - Anggiat Hutapea.pdf