URGENSI LEMBAGA APPRAISAL SEBAGAI PENENTU NILAI HAK
CIPTA YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Ranisa Anastasia, Debora
Suryadi, Suryadi
Lia, Nuraini
Suryadi, Suryadi
Lia, Nuraini
Subject
302.23. Media Komunikasi, Media Massa
Datestamp
2021-12-14 06:27:21
Abstract :
Hak Cipta sebagai suatu aset tidak berwujud bisa dijadikan sebagai suatu jaminan fidusia, hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peran Lembaga Penilaisangat dibutuhkan dalam menentukan nilai Hak Cipta yang dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Namun, ketiadaan lembaga penilai hak cipta menjadi penghalang hak cipta untuk dijadikan sebagai hak jaminan. Dengan menggunakan pendekatan perbandingan, dengan membandingkan lembaga appraisal di Amerika dan Australia untuk bisa menjadi acuan bagi Indonesia mempunyai lembaga appraisal untuk hak cipta dengan tujuan ingin memberitahu seberapa besar peran lembaga penilai dalam menentukan nilai hak cipta berdasarkan peraturan PP Permenkeu Nomor 228/PMK.01/2019 tentang perubahan kedua atas PP Permenkeu Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai publik dimana penilai publik dapat memberikan nilai sesuai klasifikasi bidang jasa yang ditentukan dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-620/BL/2011 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Aset Tak Berwujud di Pasar Modal sebagai dasar dalam menilai hak cipta sebagai aset tak berwujud untuk dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Menggunakan teori perbandingan hukum agar menggambarkan bagaimana peraturan dimana hak cipta yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia bisa dilaksanakan dengan adanya pendirian lembaga penilai bisa terlaksana dengan baik sama halnya dengan negara Amerika dan Australia yang berhasil melakukan pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan dengan mempunyai lembaga appraisal tersendiri
Hak Cipta sebagai suatu aset tidak berwujud bisa dijadikan sebagai suatu jaminan fidusia, hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peran Lembaga Penilaisangat dibutuhkan dalam menentukan nilai Hak Cipta yang dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Namun, ketiadaan lembaga penilai hak cipta menjadi penghalang hak cipta untuk dijadikan sebagai hak jaminan. Dengan menggunakan pendekatan perbandingan, dengan membandingkan lembaga appraisal di Amerika dan Australia untuk bisa menjadi acuan bagi Indonesia mempunyai lembaga appraisal untuk hak cipta dengan tujuan ingin memberitahu seberapa besar peran lembaga penilai dalam menentukan nilai hak cipta berdasarkan peraturan PP Permenkeu Nomor 228/PMK.01/2019 tentang perubahan kedua atas PP Permenkeu Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai publik dimana penilai publik dapat memberikan nilai sesuai klasifikasi bidang jasa yang ditentukan dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-620/BL/2011 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Aset Tak Berwujud di Pasar Modal sebagai dasar dalam menilai hak cipta sebagai aset tak berwujud untuk dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Menggunakan teori perbandingan hukum agar menggambarkan bagaimana peraturan dimana hak cipta yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia bisa dilaksanakan dengan adanya pendirian lembaga penilai bisa terlaksana dengan baik sama halnya dengan negara Amerika dan Australia yang berhasil melakukan pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan dengan mempunyai lembaga appraisal tersendiri
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
