PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
RINGAN TERHADAP PEDAGANG YANG BERJUALAN
PADA JALUR TAMAN KOTA DI KOTA TANJUNGPINANG
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Roli, Setiawan
Hendra, Arjuna
Ayu, Efritadewi
Hendra, Arjuna
Ayu, Efritadewi
Subject
345.05 Criminal Procedure/Hukum Acara Pidana
Datestamp
2021-12-14 06:55:04
Abstract :
Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Terhadap Pedagang Yang Berjualan Pada Jalur Taman Kota Di Kota Tanjungpinang. Taman Kota dipilih sebagai lokus penelitian karena di taman kota Tanjungpinang terdapat Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum Pasal 6 huruf h. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum Normatif Empiris. Pendekatan triangulasi digunakan dalam penelitian ini dimana data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi serta wawancara kepada informan yang dipilih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana penegakan hukum tindak pidana ringan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan pada jalur taman kota di kota Tanjungpinang. Penegakan hukum tindak pidana ringan terhadap pedagangkaki lima dipengaruhi oleh lima faktor antara lain: faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya. dari segi faktor hukum, penegakan hukum yang bersifat non yustisi sudah dilakukan oleh Satpol PP sebagai penegak hukum berupa teguran dan peringatan yang sesuai dengan SOP. Sedangkan untuk penegakan hukum yang bersifat Yustisi belum dilakukan karena kegagalan kebijakan relokasi pedagang kaki lima ke tempat yang baru yaitu Melayu Square, Ocean Corner dan Anjung Cahaya. Dari faktor penegak hukum, kurangnya anggota yang dimiliki oleh Satpol PP mengakibatkan kurang efektifnya kinerja dalam hal pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima. Dari faktor sarana dan prasarana, kekurangan sarana dan prasarana yang dimilki Satpol PP juga kurang mendukung efektifnya kinerja dari Satpol PP sebagai penegak hukum. dari faktor masyarakat, sikap pedagang kaki lima yang tidak mau direlokasi ke tempat yang baru mengakibatkan tidak terlaksananya penegakan hukum yang bersifat Yustisi. Dari faktor budaya, Satpol PP masih merasa simpati terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan pada jalur taman kota di Kota Tanjungpinang
Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Terhadap Pedagang Yang Berjualan Pada Jalur Taman Kota Di Kota Tanjungpinang. Taman Kota dipilih sebagai lokus penelitian karena di taman kota Tanjungpinang terdapat Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum Pasal 6 huruf h. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum Normatif Empiris. Pendekatan triangulasi digunakan dalam penelitian ini dimana data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi serta wawancara kepada informan yang dipilih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana penegakan hukum tindak pidana ringan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan pada jalur taman kota di kota Tanjungpinang. Penegakan hukum tindak pidana ringan terhadap pedagangkaki lima dipengaruhi oleh lima faktor antara lain: faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya. dari segi faktor hukum, penegakan hukum yang bersifat non yustisi sudah dilakukan oleh Satpol PP sebagai penegak hukum berupa teguran dan peringatan yang sesuai dengan SOP. Sedangkan untuk penegakan hukum yang bersifat Yustisi belum dilakukan karena kegagalan kebijakan relokasi pedagang kaki lima ke tempat yang baru yaitu Melayu Square, Ocean Corner dan Anjung Cahaya. Dari faktor penegak hukum, kurangnya anggota yang dimiliki oleh Satpol PP mengakibatkan kurang efektifnya kinerja dalam hal pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima. Dari faktor sarana dan prasarana, kekurangan sarana dan prasarana yang dimilki Satpol PP juga kurang mendukung efektifnya kinerja dari Satpol PP sebagai penegak hukum. dari faktor masyarakat, sikap pedagang kaki lima yang tidak mau direlokasi ke tempat yang baru mengakibatkan tidak terlaksananya penegakan hukum yang bersifat Yustisi. Dari faktor budaya, Satpol PP masih merasa simpati terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan pada jalur taman kota di Kota Tanjungpinang
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
